HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Catatan Kritis Atas Jejak Sekda Samosir, Yang Diduga Kebal Hukum


Oleh : Brigjen (Purn).Drs. Anthon Simbolon, M.Si

Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN - Pada hari Senin, 12/07/2021 petang, Masyarakat & Perantau Kabupaten Samosir dikejutkan dengan berita media online yang mengatakan bahwa seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) Balige atas nama Sandro Imanuel Sijabat,SH memerintahkan Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir untuk segera menghentikan proses penyidikan  terhadap diri PEMOHON I (Jabiat Sagala) dan PEMOHON II (Sardo Sirumapea) atas dugaan tindak pidana korupsi pada Penyalahgunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam Dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat (17 Maret 2020 s.d. 31 Maret 2020) di Kabupaten Samosir, dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). 


Rupanya, dengan luput dari pemberitaan media massa, pada hari Senin,14/06/2021, Jabiat Sagala (Pemohon I) dan Sardo Sirumapea (Pemohon II) telah mendaftarkan Permohonan Pra Peradilan ke Kepaniteraan PN Balige terhadap Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir (TERMOHON), dengan register perkara pidana Nomor: 3/Pid.Pra/2021/PN Blg. tanggal 14/06/2021. 


Permohonan Pra Peradilan ini adalah upaya perlawanan Pemohon terhadap Termohon atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan Dana Belanja Tak terduga Penanggulangan Bencana Non-Alam, berdasarkan Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : PRINT-09/L.2.33.4/Fd.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.


Mengingat penetapan Tersangka ini tidak ditindaklanjuti dengan upaya paksa penahanan oleh Termohon, maka terbuka lah ruang yang sangat luas bagi Tersangka untuk mengumpulkan kekuatan dan menyusun strategi selama 4 (empat) bulan, dan kemudian mengajukan permohonan Pra Peradilan, dan selanjutnya  mendapatkan kado indah dari seorang hakim muda, lulusan Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2017, Sandro Imanuel Sijabat,SH. 


Kasus-Kasus Lain Terkait Jabiat Sagala


Jauh sebelumnya, semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2013, Jabiat Sagala juga pernah tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pembuatan Gambar Kerja (Detail Engineering Design/DED) Hutan Ekowisata Huta Ginjang dengan pagu Anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupia), yang bersumber dari APBD TA. 2013.


Atas laporan masyarakat  pada tahun 2015, perkara tersebut baru mulai ditangani oleh Penyidik pada Unit Tipikor Polres Samosir pada tahun 2019. Menurut perhitungan Inspektorat Kabupaten Samosir, terdapat kerugian Negara sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun entah karena alasan apa,  proses hukum atas dugaan tindak pidana tersebut, hingga kini diambangkan begitu saja oleh oknum Penyidik.


Selanjutnya, pada tahun 2016, saat menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Jabiat Sagala juga kembali tersandung peristiwa dugaan tindak pidana korupsi, yaitu terkait penggunaan APBD Tahun 2016 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan, tetapi digunakan untuk proyek bangunan, menggelar perlombaan, studi banding ke Medan, dan lain-lain.


Namun entah karena alasan apa,  sama seperti di Polres Samosir, proses hukum atas dugaan tindak pidana tersebut, hingga kini, diambangkan begitu saja oleh oknum Penyidik pada Kejati Sumut.


Jabiat Sagala Diduga Menjadi Insan Yang Kebal Hukum


Setelah melihat nasib 3 (tiga) perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, yang nyata-nyata kandas atau mengambang begitu saja di tangan Penyidik Kepolisian & Penyidik Kejaksaan, serta Hakim di Pengadilan, maka sudah banyak diantara masyarakat dan perantau Kabupaten Samosir yang menjuluki Jabiat Sagala sebagai seseorang yang Kebal Hukum. Julukan ini tentu sangat membanggakan bagi banyak masyarakat dan perantau Kabupaten Samosir termasuk bagi Jabiat Sagala sendiri, tetapi merupakan cerminan dari runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada para Penegak Hukum (khusunya Polisi, Jaksa, dan Hakim), sebagai bagian atau unsur atau perpanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat di Kabupaten Samosir, yang ditengarai masih kolusif dan koruptif.


Perbuatan-Perbuatan atau Kebiasaan Lain Jabiat Sagala


Disamping kepiawaiannya membuat Penegak Hukum tidak maksimal melaksanakan tupoksinya, selama menjabat Sekda, Jabiat Sagala juga sering melakukan perbuatan atau kebiasaan ilegal di lingkungan kantornya. Berdasarkan desas-desus yang beredar di Masyarakat, khususnya di lingkungan Pemkab Samosir, Jabiat Sagala di duga sering melakukan pungutan liar (pungli) kepada  para bawahannya saat melakukan pengurusan kenaikan pangkat dan  melakukan perjalanan Dinas. Praktek tidak terpuji ini bahkan pernah membuat jengkel dan didokumentasikan oleh seorang ajudannya.


Jabiat Sagala juga Diduga menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan fasilitas Negara. Menurut Informasi dari kalangan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), mulai dari tahun 2020, Jabiat Sagala menyalahgunakan 3 (tiga) kendaraan dinas Pemkab Samosir untuk kepentingan pribadinya, yaitu : 


1. Toyota Rush No. Pol: BB 1051 C, ditambah Supir berstatus Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkab Samosir, yang dicatatkan sebagai mobil dinas Seketaris PKK Kabupaten Samosir atas nama istrinya: Romauli Panggabean. Mobil dan Sopir tersebut digunakan sebagai kendaraan operasional Usaha Fotokopi miliknya di Kota Pangururan, termasuk untuk transportasi karyawannya. Padahal Romauli Panggabean sebagai Anggota DPRD Samosir, sudah menerima tunjangan transportasi. 


2. Mitsubhisi Pajero BB 6 CA (eks kendaraan Dinas salah satu Wakil Ketua DPRD); 


3. Toyota  Fortuner (eks kendaraan dinas Wakil Bupati periode 2016-2021),  yang statusnya direncanakan akan dilelang.

Bilamana bahan bakar dan biaya pemeliharaan (servis) ketiga kendraan tersebut juga dijadikan jadi beban APBD Kabupaten Samosir, maka perbuatan tersebut nyata-nyata telah menjadi perbuatan penyalahgunaan jabatan rentetan atau lanjutan. 


Dengan perbuatan dan kebiasaan menyimpang tersebut maka Jabiat Sagala selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sudah gagal total menjadi contoh dan suri tauladan bagi segenap bawahannya di lingkungan Pemkab Samosir. 


Agar Sekda Jabiat Sagala  tidak terus menerus menjadi beban bagi Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Staf, ASN,  dan APBD Kabupaten Samosir,  serta tidak merusak nama baik Polres Samosir, Kejari Samosir dan Kejati Sumut, maka disarankan agar yang bersangkutan segera ditetapkan kembali sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, dan dikenakan Upaya Paksa Penahanan, serta selanjutnya dituntut di depan Pengadilan.


Masyarakat dan Perantau Kabupaten Samosir ingin melihat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) mempunyai wibawa dan mampu menegakkan hukum dan keadilan terhadap seorang Jabiat Sagala yang hingga saat ini terlihat Kebal Hukum. 


Penulis adalah Ketua Dewan Pengawas DPP Komunitas Masyarakat dan Perantau Samosir (KOMPAS).


(Ranto.S/Biro Samosir)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *