HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Tidak Ada Dualisme di PC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Samosir




Samosir.Matalensa.co.id.
PANGURURAN - Pengurus PC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten  Samosir menegaskan bahwa F.SPTI-K.SPSI yang tercatat di Disnaker Koperindag Samosir tidak ada lagi dualisme. Sehingga dihimbau kepada seluruh anggota dan jajaran untuk kembali menyatukan barisan dan semakin solid dalam naungan PC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Samosir.


Hal ini ditegaskan Wakil Ketua PC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Samosir, Edis V. Naibaho didampingi Sekretaris dan Wakil Sekretaris PC F.SPTI-K.SPSI, Candra Sihotang SE dan Dolli Naibaho, saat diwawancarai pada Senin, 3 Mei 2021.


Dijelaskan Wakil Ketua PC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Samosir, Edis V. Naibaho, hal itu pasca terbitnya surat Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ) Direktorat Jendral Administrasi Hukum Nomor : AHU 2 UM.01.01.567 tertanggal 05 Februari 2021.


Menyatakan bahwa organisasi F.SPTI-K.SPSI yang resmi terdaftar adalah dibawah ketua umum Conrad P Nainggolan SE Map dan Sekretaris Jendral Syafril Arsyad S.Sos. Dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat keputusan nomor : AHU 0000673.AH.01.08 tahun 2017 tanggal 8 Desember 2017.


"Hal ini merupakan legitimasi keabsahan organisasi F.SPTI-K.SPSI di mata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Edis V. Naibaho.


Sebagai organisasi profesi, sambungnya, F.SPTI-K.SPSI merupakan organisasi pekerja yang bersifat demokratis, mandiri dan terbuka dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.


Dalam menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi F.SPTI-K.SPSI mengacu pada Undang-undang no.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja dan Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.


Atas dasar itu, PC F.SPTI-K.SPSI menghimbau apabila ada pihak dan kelompok yang mengatasnamakan organisasi diluar kepemimpinan Pimpinan Cabang F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Samosir adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.


"Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi kekondusifan kamtibmas guna mendukung terlaksananya program KSPN di Kabupaten Samosir," ujar Edis V. Naibaho.


Hal ini juga diamini oleh Ketua PC. F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Samosir, Paul M. Silalahi sebagai organisasi pekerja yang sudah terdaftar sejak tahun 2011 diawal kepemimpinan sampai saat ini.


(Ranto.S)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *