HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Kebijakan Tegas Ditengah Libur Natal dan Tahun Baru Demi Pencegahan Klaster Baru Penyebaran Covid-19


Samosir.Matalensa.co.id.
Oleh Rindang J S Sihole, Mahasiswa Fakultas Hukum UNJA.

PANGURURAN - PENYEBARAN Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. langkah-langkah antisipasi, termasuk ketegasan dalam memastikan penyebaran virus corona tidak bertambah, harus konsisten dilaksanakan.

New Normal yang digadang-gadang menjadi tahap baru dalam menyikapi pandemi di takutkan malah menjadi suatu langkah yang salah, mengingat vaksin untuk virus ini memang belum menemukan titik terangnya.


Pada masa new Normal,  Pembukaan kembali fasilitas umum diharapkan dapat menjaga kestabilan ditengah masyarakat baik ekonomi, sosial dan politik di Indonesia akan tetapi tentu ada hal yang harus tetap di perhatikan bahwa menjaga kesehatan tetap lah tujuan utamanya.

Penerapan protokol kesehatan yang terus  diupayakan diharapkan sebisa mungkin dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi. Dengan sifat virus yang sangat mudah menular, Protokol kesehatan tidak bisa lagi ditempatkan sebagai imbauan, melainkan kewajiban bagi siapa pun. Konsekuensinya adalah perlu segera dikeluarkan kebijakan-kebijakan setingkat peraturan pemerintah maupun daerah untuk memastikan bahwa hal ini dapat ditaati semua warga negara. Ini merupakan persoalan hukum tentunya. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur dan menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya. Maka untuk menindak lanjuti peraturan tersebut  sebagai mana presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dilanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang  penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. 


Kehadiran virus vovid-19 memaksa pemerintah menetapkan status bencana nasional dengan pertumbuhan kasus yang terus bertambah hingga akhir tahun 2020 ini. Beberapa regulasi dikeluarkan demi penanganan vovid-19 diantaranya kebijakan Social distancing/physical distance, kewajiban memakai masker jika keluar rumah, dan selalu cuci tangan setelah melakukan bepergian keluar rumah, serta adanya penerapan PSBB di daerah terdampak.

Namun nyatanya, banyak orang masih mengabaikan dengan sengaja imbauan ini. Kawasan wisata dan beberapa tempat hiburan bahkan masih ramai pada saat korban wabah bertambah. Masih banyak pihak yang melakukan kegiatan dengan jumlah orang yang banyak dan terlalu padat.

Jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan tahun baru juga menimbulkan kluster-kluster baru penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Menjelang libur natal dan tahun baru diperkirakan dapat menimbulkan klaster baru dalam penyebaran covid-19, pengantisipasian tentu perlu dilakukan, upanya penerapan protokol kesehatan tentu harus ditegas kembali dengan ketetapan sanksi yang tegas pula. Dalam perayaan Natal Gereja contohnya, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan seperti penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak aman harus ditekankan demi menekan penyebaran covid-19. Jangan sampai menimbulkan klaster baru dalam penyebaran covid-19 nantinya.

Untuk itu, kewajiban untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan harus dimuat dalam peraturan, dan jika di abaikan akan menerima konsekuensi berupa sanksi. Dalam hal ini memang akan terdapat pembatasan hak individual. Maka diperlukannya suatu pembatasan hak yang didasari undang-undang. Pembatasan hak individual ini tentunya sah dengan kondisi sekarang yang cukup genting karena mengancam kesehatan publik. Hingga saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan di era pandemi dalam menangani maupun untuk menjaga ke stabilan dalam masyarakat yang diakibatkan pandemi ini. 

Akan tetapi perlunya penangan serius  bukan hanya dari pemerintah saja tentu dari masyarakat itu sendiri juga, sehingga semua dapat saling bersinergi dalam menghadapi virus covid-19 ini.


(Ranto.S)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *