HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Penggunaan Dana ADD dan DD Tidak Efektif, Kinerja BPD Kena Sorot


Labuhanbatu.Matalensa.co.id.
Lemahnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) selama ini dalam hal melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam penggunaan anggaran dana desa ( ADD) mau pun pengerjaan infrastruktur dan bumdes yang bersumber dari dana desa (DD), menjadi sorotan dari warga dan elemen lainnya. 


Hal itu dikatakan Kabid Hukum Persatuan Aktivis Wartawan Pantai Timur ( PAWAPATI) Yusnita Saragih SH, kepada matalensa.co.id Kamis, (27/08/2020) di Bilah Hilir. 


Menurut Yusnita, pengerjaan fisik yang dikerjakan lewat dana desa dan badan usaha milik desa ( Bumdes) yang 99 persen "mati suri" di Kabupaten Labuhanbatu, tidak mencuat ke permukaan dikarenakan lemahnya kinerja BPD. 


"BPD punya hak menerima atau menolak pekerjaan fisik yang dilakukan oleh TPK ( team pelaksana kegiatan) apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai. Tetapi hingga saat ini hal itu belum ada terjadi, khususnya di kecamatan wilayah pantai,"ujarnya.


Sedangkan soal Bumdes yang bangkrut, lanjut Yusnita, BPD berhak mempertanyakan hal itu kepada kepala desa dengan cara musyawarah desa. 


"BPD undang masyarakat untuk musyawarah dan mempertanyakan hal itu kepada pengurus Bumdes dan kepala desa, yang utama pengawas Bumdes juga harus hadir. Jangan jadi pengawas kalau gak tau apa tupoksinya. Demikian juga BPD. Ngerti gak apa tupoksi BPD,"kata Yusnita. 


Dikatakannya lagi,bumdes yang ada di Kecamatan Bilah Hilir, seperti Bumdes Desa Perkebunan Bilah yang hingga kini mangkrak dan sudah menelan dana 1 miliar lebih, Bumdes Sei Kaseh yang bangkrut, Bumdes Negeri Lama Seberang yang juga tutup. Bumdes Desa Sei Tampang yang sebelumnya aktif tetapi dihentikan saat itu oleh Plt Kades Sei Tampang, Bumdes Sei Tarolat yang juga amburadul, tetapi belum ada ketegasan kinerja BPD desa itu untuk mengevaluasinya. 


"Yang aktif hanya Bumdes Sidomulyo, sedangkan bumdes Desa Tanjung Haloban juga aktif, tetapi hasil keuntungan bumdesnya tidak ada untuk desa, hanya untuk kepentingan pengurus Bumdes dan pekerjanya. Bumdes Desa Perkebunan Sennah juga diduga bangkrut. Dimana ketegasan BPD?,"sebutnya.


Disinggung apa penyebab lemahnya kinerja BPD, Yusnita menilai ada beberapa faktor lemahnya kinerja BPD yaitu, 1. minimnya honor BPD sehingga BPD bisa diajak tutup mata ketika ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan regulasi. 2, lemahnya SDM serta kurangnya ketegasan para pengurus BPD dan anggotanya. 


"Yang gawatnya lagi, Ketua BPD ada hubungan family atau hubungan kekerabatan dekat dengan kepala desa. Mana mungkin mereka vokal menyuarakan keadilan,"ungkap Yusnita.


Sekretaris Tim Investigasi Penyelamatan Asset Negara - Republik Indonesia ( TIPAN - RI) Kabupaten Labuhanbatu Anto Bangun diminta tanggapannya via selular mengatakan, selain lemahnya BPD, Inspektorat juga diduga bisa diajak "cincai - cincai"ketika ada laporan Bumdes mau pun pekerjaan fisik yang bermasalah. 


Beberapa waktu sebelumnya, Kadis PMD Labuhanbatu Abdi Pohan, saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya juga mengatakan BPD harus tegas dan benar - benar mengevaluasi serta mengawasi kinerja kepala desa. 


"BPD harus mampu menjalankan tupoksinya, kalau gak mampu lebih baik mundur,"tegas Abdi Pohan.


 (Hasyim).

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *