HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Apa Bila Ada Penyimpangan Pajak Galian C, Fraksi PDIP di DPRD Labuhanbatu Minta Polres Dan Kajari Mengusutnya

Labuhanbatu.Matalensa.co.idApa bila ada diduga penyimpangan yang masuk keranah hukum pidana terkait pajak Pajak Mineral bukan Logam, Fraksi PDIP di DPRD Labuhanbatu meminta agar Polres Labuhanbatu dan Kejari Rantauprapat melakukan pengusutan.


Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDIP terhadap Pembahasan Ranperda tentang pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2019 yang dibacakan Ir Sujarwo ketua fraksi PDIP diruang rapat paripurna DPRD Labuhanbatu, Rabu (15/7/2020).


Disebutkannya, pendapatan daerah dari pajak mineral bukan logam yang ditargetkan Rp 1.500.000.000 dan realisasi sebesar Rp 2.967.218.100 atau melebihi dari target sebesar 197,81 persen, namun jumlah tersebut dinilai kecil apa bila dibandingkan dengan jumlah tanah yang sudah digunakan.


Menurut pemandangan umum Fraksi PDIP Labuhanbatu, bahwa pendapatan yang melebihi target yang direncanakan berdasarkan asumsi dari pajak galian C tanah timbun yang digunakan untuk pembangunan jalur Rel Kereta Api di Labuhanbatu sebanyak 6 juta kubik.


"Tanah timbun yang dipergunakan untuk penimbunan jalur Rel Kereta Api, sekitar  6 juta kubik.Bila mengacu kepada Perda, maka diperhitungkan jumlah pajak yang dapat ditarik sebesar Rp 22.500.000.000, dengan rincian 6 juta kubik dikali Rp 3.750" papar Sujarwo.


Perhitungan itu tidak sesuai dengan pendapatan pajak yang melebihi target yang tertuang dibuku Laporan Keuangan Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2019.


Dijelaskannya, kalau melihat dari uraian diatas, Fraksi PDIP menilai, masih ada potensi pajak galian C yang belum disertakan dalam kas daerah di tahun anggaran 2019."Untuk itu kami minta penjelasan Bupati" ujar Ir Sujarwo ketua fraksi PDIP DPRD Labuhanbatu membacakan Pemandangan Umum fraksinya.


Disisi lain, Fraksi PDIP  juga mempertanyakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti Deviden di Bank Sumut. Ditargetkan Rp 26.692.760.555, sedangkan realisasi Rp 16.226.589.877 atau terealisasi sebesar Rp 60,79 persen.


"Ini menunjukan bahwa realisasi penerimaan dari PT Bank Sumut berupa Deviden tidak sesuai dengan yang direalisasikan.Untuk ini tolong dijelaskan saudara Bupati" ujar Sujarwo dirapat paripurna yang dihadiri beberapa kepala Dinas dan asisten di jajaran Pemkab Labuhanbatu.


Senada dengan Fraksi Nasdem yang menyebutkan, jumlah 6 juta kubik tanah timbun itu didapat dari proyek pembangunan jalur Kereta Api. "Menurut pelaksana pembangunan jalur Kereta Api, mereka membutuhkan 6 juta kubik tanah timbun dan saat ini pengerjaannya sudah hampir selesai" papar Arjun Priadi  Seketaris Fraksi Nasdem DPRD Labuhanbatu.


Berdasarkan jumlah tanah timbun yang 6 juta kubik itu, dapat diasumsikan seharusnya pajak yang diperoleh sebesar Rp 22.500.000.000, kalau menurut perda yang menyebutkan pajak satu kubik tanah sebesar Rp 3.750.


"Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa pajak galian C itu diperoleh sebesar Rp 2.967.218.100. Ini menjadi perhatian kita" ujar Arjan.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *