HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

MENCEGAH PENGALIHAN, KEJARI SAMOSIR BLOKIR SERTIFIKAT

Samosir.Matalensa.co.id.PANGURURAN - Ratusan warkah (dokumen alas hak - red) serta sertifikat hak milik (SHM) tanah yang sebelumnya diserahkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat atas kasus APL-Tele seluas kurang lebih 4.500 Hektar dengan temuan potensi kerugian negara lebih dari Rp 17,5 Miliar berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) untuk areal pertanian berlanjut kepemblokiran mencegah peralihan hak atas sertifikat.

Hal itu diungkapkan Kajari Samosir Budi Herman.S.H. didampingi Kasi Pidsus Paul Meliala.S.H. Kasi Datun Ris Sigiro serta Kasi Intel Aben Situmorang, kepada wartawan, Senin (29/6/2020). "Untuk mengantisipasi beralihnya SHM kepada pihak lain, saat ini kita minta pemblokiran ke kantor pertanahan Samosir untuk seluruh sertifikat lahan APL-Tele," ungkap Budi Herman.S.H.

Keseluruhan dokumen warkah dan sertifikat, dirincikan Kasi Pidsus ada 235 berkas kepemilikan lahan di seluruh lahan APL-Tele dengan pembagian 190 warkah dan 45 SHM. "Untuk 190 dokumen warkah, itupun seluruh sertifikatnya sudah diserahkan ke masyarakat," kata Paul Meliala.

Kasi Pidsus menyebut pihaknya (kejaksaan) juga memintakan Kantor Pertanahan Samosir untuk membekukan sementara seluruh sertifikat APL-Tele di Desa Hariarapintu, Kecamatan Harian, Samosir hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht-red) untuk menghindari pihak tertentu menyalahgunakan SHM.

"Kita juga sudah mintakan kantor pertanahan untuk membekukan sementara seluruh sertifikat sampai ada putusan hukum tetap," ucap Paul.

Kejari Samosir yang masih terus mendalami kasus dugaan korupsi kawasan APL-Tele dengan penetapan 3 tersangka sebelumnya yakni BP mantan Anggota DPRD Samosir, ST mantan Bupati Tobasa dan PS mantan Sekda Tobasa, kejaksaan juga turut memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Toba, Tito Siahaan yang saat itu menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Tobasa sebagai sekretaris panitia pembentukan penataan dan pengaturan kawasan APL-Tele sampai keluarnya SK Bupati Tobasa nomor 281 tahun 2003.

Dalam berita acara pemeriksaan selama 2 hari tertanggal 24-25 Juni 2020 kemarin di Kejari Samosir, disampaikan Tito Siahaan mengaku mengajukan hasil verifikasi permohonan penggarap lahan APL-Tele kepada tersangka PS selaku Sekda Tobasa pada 12 Desember 2003 silam dengan petikan putusan tersebut diserahkan Tito Siahaan kepada Sekda untuk ditandatangani pada 21 Desember 2003, dimana pemekaran Kabupaten Samosir saat itu sudah terbentuk sesuai UU nomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember 2003.

(RANTO.S)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *