HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

DPRD Labuhanbatu Serahkan LKPJ Kepada Bupati.Fraksi Nasdem Minta Kaban Bapenda Diganti

Labuhanbatu.Matalensa.co.id.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Labuhanbatu tahun anggaran 2019, Jumat (12/6/2020).


Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT menerima rekomendasi LKPJ langsung dari Ketua DPRD Labuhanbatu, Meika Riyanti SH, setelah Panitia Khusus (Pansus) melakukan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran (TA) 2019.


"DPRD Kabupaten Labuhanbatu meminta, perlu dilakukan kajian terkait hal ini dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” demikian bunyi rekomendasi wakil rakyat yang disampaikan Meika Riyanti


Menanggapi rekomendasi wakil rakyat itu, Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe mengucapkan terimakasih, kepada DPRD yang telah menjadi mitra pemerintah kabupaten atas saran pendapat dan masukan, untuk pemerintah kabupaten Labuhanbatu.


“Terima kasih atas saran dan pendapatnya, semoga kedepan akan menjadi bahan pembahasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan pendapatan daerah dari segala aspek,” ujar Bupati.


Sehari sebelumnya, pada saat rapat paripurna pada Pandangan akhir Fraksi Nasdem DPRD Labuhanbatu dalam rekomendasi yang dibacakannya menilai Kepala Bapenda kinerjanya tidak maximal, karena banyaknya objek pajak dan retribusi yang tingkat capaiannya sangat rendah.Padahal, objeknya nyata dan terukur.


"Karena itu, kami meminta agar Kaban Bapenda diganti dengan yang lebih berkompeten dan fropesional" ujar Arjan Priadi Ritonga Ketua Fraksi Nasdem saat membacakan pendapat fraksinya dirapat paripurna dimaksud.


Senada dengan Fraksi PDIP Labuhanbatu yang dibacakan Saptono juga ada menyebutkan, berdasarkan rapat pansus LKPJ tertuang, bahwa pendapatan daerah berdasarkan pajak masih banyak yang belum bisa dianggap capaianya sesuai target.


Seperti, pajak hotel, restauran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan,parkir, sarang burung walet, bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),


Dikarenakan persentase yang tertuang di buku LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2019 yang kami duga adanya pajak serapan dana tersebut seharusnya di TA 2018, tetapi masih diajukan di TA 2019, yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan yang mana itu sebagai hutang bagi pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.


Terkait retribusi daerah, bahwa persentase yang tertuang di buku LKPJ TA 2019 tidak sesuai dengan hearing dan kenyataan dilapangan.


Terkait objek pajak bagi pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan bahwa tidak sesuai dengan buku LKPJ TA 2019 dengan hearing dan kenyataan dilapangan, papar Saptono di rapat paripurna tersebut.


Selain itu, para wakil rakyat itu juga menyororoti berbagai materi terkait penyusunan LKPJ lainya, seperti adanya jumlah angkatan kerja laki-laki dan perempuan, perbedaan luas perkebunan sawit dan karet dengan luas persawahan.


Rapat paripurna DPRD Labuhanbatu itu berjalan lancar dan tertib dan dihadiri Asisten 1 Pemerntahan, Sarimpunan Ritonga MPd, para wakil ketua beserta anggota DPRD, sedangkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyaksikan persidangan ini melalui video confrence di kantor masing-masing.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *