HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Diduga BRI Cabang Kabanjahe PHK Karyawan Tanpa Pesangon

Medan.Matalensa.co.id– Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada mantan karyawannya, mendapat titik terang. Sebab, Junaidi mantan karyawan BRI yang melakukan gugatan ke Pengadilan bahkan hingga kasasi di Mahkamah Agung memenangkan perkara.

Junaidi, yang awalnya melaporkan adanya indikasi fraud yang dilakukan oknum BRI di Cabang Kabanjahe, malah mendapatkan perlakuan semena-mena dengan di PHK secara tidak hormat. Tanpa melewati prosedural yang baik, sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Saat diwawancarai awak media, Junaidi yang didampingi kuasa hukumnya, Bani Kohar Harahap, SH, LL.M (BKH) & Partners Lawfrim yang berkantor di daerah Jakarta Selatan mengatakan, saat itu ia menjabat sebagai Asisten Manager Operasional BRI Kabanjahe, ia melaporkan indikasi fraud, oleh oknum BRI bernama Yoan Putra, pada saat itu menjabat sebagai mantan petugas administrasi kredit di BRI Kabanjahe.
Hal tersebut dia laporkan kepada Pimpinan Cabang BRI Kabanjahe, Sudono. Namun, tidak direspon cepat hingga Yoan Putra tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Setelah itu, ia melaporkan indikasi fraud ke Pimpinan Wilayah BRI Medan hingga ke WBS BRI Pusat.

“Indikasi fraud itu saya lapor ke Pinca, Pak Sudono. Bahkan ke Pimwil, Pak Rudhy Sidharta, dan lapor ke WBS di BRI Pusat. Selanjutnya, saya di PHK tanpa mendapatkan SP “ujarnya.
Tidak hanya terkena PHK hal yang miris pun didapatkan Junaidi. Ia cuma diberi uang pisah Rp 1 juta rupiah.
“Saya tidak dapat uang pesangon, hanya dapat Rp 1 juta uang pisah. Padahal sudah 28 tahun lebih dinas,”terangnya.

Lantas, Junaidi melaporkan hal tersebut ke Disnaker, dan akhirnya Disnaker mengeluarkan surat anjuran agar jangan sampai terjadi PHK, karena tidak ada landasan hukum yang membuat Junaidi di PHK. Apalagi pihak BRI tidak mengikuti UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, tidak ada SP 1, SP 2 hingga SP 3. Dalam surat Disnaker, tertera juga, apabila Junaidi di PHK, BRI harus membayar uang pesangon sesuai UU Nomor 13 tahun 2003.
“Uda begitu tetap tidak diindahkan mereka,”ucapnya.
Junaidi pun menempuh jalur hukum melalui kuasa hukum BKH and Partners menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan.

“Saya Gugat. Pada 8 Juli 2019 menang di PHI pada Pengadilan Negeri Medan. BRI ajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019. Nah, Kasasi BRI di Tolak, putusan Mahkamah Agung pada 22 April 2020 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hasilnya BRI harus mengganti rugi uang pesangon sesuai Putusan PN Medan dan Mahkamah Agung”terang Junaidi.
Seharusnya, sesuai peraturan di Mahkamah Agung No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, di pasal 53, ayat 2, menjelaskan, Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak selambat lambatnya 30 hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh pengadilan tingkat pertama.

Bahkan, Junaidi juga menambahkan, setelah di PHK pada 31 Januari 2019, mulai Februari 2019 sampai Februari 2020, tidak menerima gaji pensiun hingga Maret 2020.
“Itu pun setelah saya lapor ke Wakil Direktur Utama Pusat, melalui pesan whats app baru direspon. Setelah itu dibayar per bulan pensiun saya,” jelasnya.
Ia pun berharap BRI segera menjalankan Putusan Mahkamah Agung, dan membayar uang pesangon, gaji dan biaya perkara.

(Tim)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *