HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Terkait Proyek TA 2019 Di Labuhanbatu, Diminta Auditor Lakukan Pemeriksaan

LABUHANBATU,MATALENSA.CO.ID.Terkait sejumlah proyek tahun anggaran 2019 yang pekerjaannya diperpanjang ketahun 2020, masyarakat Labuhanbatu meminta agar pihak terkait agar turun kelapangan melakukan pemeriksaan dan mengaudit berapa jumlah denda yang bakal dibayarkan perusahaan pemenang tender akibat keterlambatan pengerjaan


Seperti yang dikatakan Haris Nixcon Tambunan SH, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pilar Advokasi Rakyat Sumatera Utara yang diminta tanggapannya, Selasa (21/1/2019), "Sebaiknya pihak terkait turun kelapangan untuk mengaudit seluruh proyek pembangunan tahun anggaran 2019 yang tidak selesai sesuai kontrak" ujarnya.


Tujuannya, agar uang negara yang dikembalikan dari sanksi akibat dari  keterlambatan itu dapat ditarik semaximal mungkin."Dengan adanya audit sejak awal, maka denda dari keterlambatan pengerjaan itu didapat maximal" ujarnya


Disisi lain, Tambunan juga meminta auditor menghitung kembali hasil penghitungan tenaga ahli yang dihunjuk untuk menilai jumlah keterlambatan tersebut yang dimulai sejak tanggal kontrak berakhir.


Dijelaskannya, Denda keterlambatan berdasar Perpres 16 tahun 2018 pada Pasal 78

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan: e.sanksi denda. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.


Pasal 79,

(4)  Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh  PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari  keterlambatan.

(5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), papar Tambunan.


Terpisah, Sekdakab Labuhanbatu, H Ahmad Mufli kepada wartawan diruang kerjanya membenarkan kalau pemkab Labuhanbatu memberikan sanksi denda sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai yang belum dibayarkan atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari  keterlambatan bagi perusahaan pemenang tender yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak.


"Kontraktor yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, kita berikan sanksi denda sesuai Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa" ujar Mufli.


Sayangnya, Sekdakab Labuhanbatu itu tidak menjelaskan berapa jumlah keseluruhan paket pekerjaan/proyek yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak.


"Kalau berapa jumlah paket proyek yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak, sebaiknya tanyakan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, saat ini mereka yang tahu itu" ujarnya.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *