HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Terkait Proyek Perpanjangan Waktu, DPRD Labuhanbatu Akan Panggil Kontraktor Untuk RDP.

LABUHANBATU,MATALENSA.CO.ID. DPRD Labuhanbatu akan memanggil  seluruh perusahaan rekanan pemenang tender proyek tahun anggaran 2019 yang pekerjaannya diperpanjang ke tahun 2020 untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.


Demikian dikatakan Ponimin anggota DPRD Labuhanbatu komisi IV saat dimintai tanggapannya di Rantauprapat, Rabu (23/1/2019),"DPRD akan memangil seluruh kontraktor rekanan Pemkab Labuhanbatu khususnya kontraktor yang mengerjakan rehab rumah dinas Bupati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari tahu apa penyebab dan kendala apa penyebab sehingga tidak dapat menyelesaikan kerja sampai kontrak berakhir.


Selain itu, dengan adanya RDP itu nantinya, dapat diketahui tanggal berapa sebenarnya kontrak berakhir, mengingat kesimpang siuran tanggal kontrak karena diplank merk proyek yang dipajang tidak dicantumkan tanggal berakhir kontrak.


Dijelaskan anggota komisi IV dari PAN yang membidangi pembangunan itu juga menyebutkan, dengan diketahuinya kapan kontrak berakhir dan berapa progres kerja perusahaan pemenang tender, maka perhitungan denda yang bakal dibayar dapat diketahui guna transparansi pengunaan anggaran.


Dengan diketahuinya sejak awal berapa  besaran denda perharinya akibat sanksi yang dikenakan kepada perusahaan pemenang tender proyek dapat meminalisir kerugian negara, jelas Ponimin


"Ini penting untuk segera dilakukan,

karena menyangkut transparansi pengunaan anggaran APBD Labuhanbatu tahun 2019 agar masyarakat dapat ikut mengawasi progress dari lanjutan pengerjaan itu " tegasnya


Hal itu sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 pada Pasal 79 ayat (4) yang menyebutkan, pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh  PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari  keterlambatan, ayat Lima (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), papar Ponimin


Disisi lain, Ponimin juga menegaskan, komisi IV saat ini sedang melakukan pendataan keseluruh proyek yang pekerjaannya dilanjutkan ke tahun 2020, "Saat ini, kami terus turun kelapangan untuk mengumpulkan data berapa jumlah proyek tahun 2019 yang pekerjaannya dilanjutkan ke tahun 2020" ujarnya


Senada, Ahmad Khairul anggota DPRD dari PBB yang menjawab wartawan via telepon selulernya menyebutkan, secara pribadi dirinya setuju agar RDP itu digelar. Rabu (22/1/2019),"Secara pribadi saya setuju, dan pengajuannya sudah diajukan fraksi ke pimpinan" ujar Khoirul


Selain kontraktor dan OPD terkait, kita juga akan minta pendapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Labuhanbatu bagai mana tata cara menghitung besaran denda keterlambatan pengerjaan, ujar Khairul yang juga Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Labuhanbatu.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *