HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Dugaan Korupsi APL Hutan Tele, Jaksa Akan Panggil Mantan Bupati Samosir

SAMOSIR,MATALENSA.CO.ID.
PQNGURURAN - Guna melakukan pendalaman atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan status APL Tele menjadi milik pribadi dalam bentuk SHM (sertifikat hak milik,red), Kejari Samosir akan melakukan pemanggilan kepada mantan Bupati Samosir periode 2005-2010.

Hal itu dibenarkan oleh Kajari Samosir melalui Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situmorang ketika dikonfirmasi wartawan pada Rabu, 29 Januari 2020.

"Kita akan melakukan penjadwalan pemanggilan terhadap mantan Bupati Samosir periode 2005-2010 untuk dimintai keterangan terkait pengalihan status APL Tele menjadi milik pribadi karena kebetulan juga yang bersangkutan punya 3 sertifikat disana," ujar Aben Situmorang.

Dia menambahkan, selain mantan Bupati Samosir, Kejari Samosir juga akan melakukan pemanggilan kepada mantan Bupati Tobasa yang sedang menjabat ketika kasus ini terjadi.

Sebelumnya, Kejari Samosir mengaku telah melakukan pemanggilan kepada mantan Kepala BPN Samosir pada 2013-2016 atas nama Hiskia Simarmata melalui surat panggilan saksi nomor SP/I.2334/FDI/01/2020 pada Selasa, 28 Januari 2020 lalu.

"Dalam penyidikan ini, kita telah melakukan pemanggilan terhadap saudara Hiskia Simarmata pada Selasa lalu namun yang bersangkutan tidak hadir, hal ini juga terjadi ketika kasus ini masih tahap penyelidikan, beliau juga tidak pernah hadir. Kita akan melakukan pemanggilan kembali dan bila tidak hadir sampai tiga kali maka kita akan melakukan pemanggilan secara paksa," ujar Aben.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala BPN Samosir H. Badrun Salim pada Rabu, 29 Januari 2020, mengaku telah mengetahui pemanggilan tersebut dan akan bersikap kooperatif dengan aparat hukum kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini.

"Ya, kita sudah mengetahui hal tersebut dan sebelumnya kasi kami pun sudah pernah diperiksa. Sebagai Kepala BPN yang baru menjabat saya akan tetap bersikap kooperatif terhadap penyidikan Kejaksaan Samosir ini," ujar Badrun Salim.

Terkait nama-nama pemilik sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Samosir dan dirilis Kejari Samosir, Badrun mengaku belum dapat data tersebut karena masih baru menjabat.

"Memang ada beberapa sertifikat, cuman beberapanya itu saya belum tau atas nama siapa saja. Saya justru sebenarnya mau nanya, apa sih masalah Hutan Tele itu sebenarnya, karena saya kepala BPN disini saya juga harus tau gitu," tambahnya.

Kedepannya, Badrun berharap bila memang APL Hutan Tele itu ada masalah supaya dibuat terang. "Sebagai orang baru disini tau, kalau memang tanah itu masalah supaya antipasi supaya jangan ada terbit yang baru," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir Sumatera Utara telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengalihan APL Hutan Tele menjadi milik pribadi dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Samosir, Aben Situmorang mengutarakan itu Selasa, 28 Januari 2020.

Dia menyebut, pihaknya telah meningkatkan status hukum penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian pada kawasan areal penggunaan lainnya (APL) tanah negara di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian.

Menurut Aben, peningkatan status penyidikan ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir nomor: Print-07/L.2.33.4/Fd.1/01/2020 tertanggal 22 Januari 2020.

"Tim penyidik akan memeriksa orang-orang yang terkait dengan perkara ini, di antaranya pejabat maupun mantan pejabat Pemkab Toba Samosir dan Pemkab Samosir," katanya.

Kejari Samosir juga telah merilis daftar nama pemilik SHM yang diterbitkan BPN Samosir. Terdapat sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat, di antaranya:

1. Atas nama TS, SHM nomor: 8/2003, dengan luas 19.611 m2

2. Atas nama HS, SHM nomor: 20/2013, dengan luas 9.850 m2

3. Atas nama DS, SHM nomor: 32/2013 dengan luas 9.908, SHM nomor: M.41/2014 dengan luas 9.722 m2, SHM nomor: 43/2014 dengan luas 4.826 m2, SHM 47/2014 dengan luas 9.749 m2

4. Atas nama MS, SHM nomor: 51/2014 dengan luas 9.632 m2, SHM nomor: 54/2014 dengan luas 9.632 m2, SHM nomor: 55/2014 dengan luas 9.632 m2, SHM nomor: 57/2014 dengan luas 9.632 m2 dan SHM nomor: 58 dengan luas 9.632 m2.

5. Atas nama BP, SHM nomor: 186/2014 dengan luas 10.084 m2, SHM nomor: 193/2014 dengan luas 4.603 m2, SHM nomor: 196/2014 dengan luas 6.803 m2.

(RANTO.S)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *