HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Target PAD Labuhanbatu dari Galian C Di Tahun Anggaran 2019 Sudah Terealisasi ?

LABUHANBATU, MATA LENSA. CO. ID.
Kalau Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak berhasil menarik pajak dari sektor galian mineral bukan logam seperti target yang sudah ditentukan Rp1,5 milyar sampai akhir tahun anggaran 2019 berakhir, maka menjadi pertanyaan besar bagi publik.


Pasalnya, perhitungan pajak dari galian C jenis tanah urug diwilayah kabupaten Labuhanbatu jelas jumlah pengunaan maupun transaksi jual belinya.


Demikian dikatakan Saipul Bahri ketua LSm Patriot Labuhanbatu saat dimintai tangapanya, Minggu (15/12/2019)" Kenapa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak galian C tidak dapat terealisasi ?. Sedangkan objek dan pelaku transaksi jual beli juga nyata" tanya Saipul.


Dijelaskannya, berapa jumlah penggunaan tanah urug dapat diketahui dari proyek pembangunan jalur Rel Kereta Api Rantauprapat-Kota Pinang (RPK) maupun pelaku transaksi jual beli tanah urug tersebut jelas dan diketahui siapa kontraktor maupun pemilik galian C.


Perlu diketahui, dari berbagai sumber yang didapat wartawan, menyebutkan ada 8 kontraktor yang dihunjuk sebagai penyuplai tanah urug untuk penimbunan jalur Rel Kereta Api Rantauprapat-Kota Pinang (RPK) dari belasan pemilik galian yang sudah mengantongi ijin tambang diseputar wilayah Labuhanbatu, papar Saipul kepada wartawan.


Dari salah seorang kontraktor RPK kepada wartawan di cafe Kok Tong di Rantauprapat menyebutkan, pihaknya sudah membayar pembelian tanah urug kepada pemilik galian sekitar dua ratus ribu kubik diakhir bulan november 2019 lalu.


"Diprediksi, untuk pembangunan jalur RPK dibutuhkan lebih dari tiga ratus ribu kubik tanah urug yang sudah dipadatkan, dan tanah urug yang sudah dibayarkan kepada pemilik galian C sekitar dua ratus ribu kubik sesuai harga yang sudah disepakati," ujar salah seorang kontraktor RPK tersebut menjawab wartawan.


Sayangnya, sumber wartawan itu tidak menyinggung masalah pajak dan siapa yang bertanggung jawab membayar pajak galian kepada pemerintah kabupaten Labuhanbatu.


Sedangkan pembayaran pajak galian C ke Pemkab Labuhanbatu pertriwulan, dan di triwulan pertama ditahun 2019 yang berhasil ditarik hanya Rp 150 juta, seperti yang telah di publikasikan sebelumnya.


Syahmad Noor Ritonga didampingi Ponimin anggota DPRD dari fraksi Partai Persatuan Amanat Rakyat menerangkan kepada wartawan diruang fraksinya, Rabu(13/11/2019)."Sepengetahuan saya sebagai anggota DPRD, pajak galian C atau tanah urug di triwulan pertama tahun anggaran 2019 hanya tertarik Rp 150 juta dari yang ditargetkan Rp 1,5 miyar" ujarnya

(Andi.c d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *