HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut: Penegak Hukum Segera Memanggil Kades Kebun S-3 Aek Nabara

Ket Foto : Ketua LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut
LABUHANBATU,MATALENSA.CO.ID.LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berharap agar pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Kades kebun S-3 dan S-2 karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.


Demikian disampaikan Haris Nickon Tambunan SH,Ketua

LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut

di Rantauprapat, Minggu (7/9/2019)"Tidak bisa membangun infrastruktur di atas areal HGU perkebunan dengan menggunakan dana desa walaupun berdasarkan musyawarah masyarakat karena jelas dilarang UU" ujarnya.


Dengan adanya pengunaan dana desa diatas lahan HGU itu, maka kades kebun S-3 telah melanggar PP No 8 tahun 2016 ttg perubahan kedua atas PP No.60 thn 2014 ttg Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendes no. 16 tahun 2018 ttg prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, paparnya


Kalau menggunakan dana desa cukup hanya berdasarkan musyawarah warga sudah dianggap sesuai dengan regulasi dan peraturan, kenapa tidak dibagi-bagikan saja dana yang bersumber dari APBN itu kepada warga,buat alasan atas permintaan warga, papar Tambunan dengan kesal


Diingatkannya, proyek pembangunan yang dikerjakan diatas lahan HGU tersebut jelas bertentangan dan melanggar Undang Undang Agraria No.5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 tahun 1966 tentang HGU yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemegang HGU.


"Kewajiban perusahaan pemilik HGU membangun fasilitas publik di Pasal 12 huruf d, PP NO 40 TAHUN 1996 TTG HGU dan tegas Tambunan


Jadi bisa kita duga, karena kebijakan Kades kebun S-3 mengunakan dana desa diatas areal HGU Perkebunan, PT SMA menjadi pengguna atau penikmat APBN dan ini tidak sesuai dengan aturan dimana seharusnya pemilik HGU lah seharusnya menjadi penyumbang dan berkontribusi untuk mensejahterakan warga melalui CSR, Bina Lingkungan dan lainnya.


Seharusnya, Tri Hartono sebagai kades menggunakan wewenangnya bekerja berdasarkan regulasi yang ada dan tidak menguntungkan PT SMA dimana dirinya disebut-sebut merangkap sebagai karyawan, papar Tambunan.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *