HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Sekda Labuhanbatu Yang Sah Saat Ini Ir H M Yusuf Siagian.

Gbr Ir Muhammad Yusuf Siagian
LABUHANBATU,MATALENSA.CO.ID, 
Berdasarkan penjelasan Ketua PTUN bahwa putusan TUN Yusuf Siagian menyatakan batal dan tidak sahnya SK Pemberhentian Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu sehingga secara otomatis bahwa Sekda Labuhanbatu yang sah adalah Yusuf Siagian.


Hal itu disampaikan Akhyar Idris Sagala SH sebagai kuasa hukum penggugat (Ir H Muhammad Yusuf Siagian) menyikapi hasil mediasi eksekusi yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Selasa (27/8/2019)"Dalam mediasi eksekusi ini sudah jelas bahwa sah yang menjadi Sekda Labuhanbatu adalah Muhammad Yusuf Siagian" kata Akhyar Idris Sagala.


Jadi Muhammad Yusuf Siagian tidak perlu diangkat kembali dan tidak perlu SK baru sebagai Sekda karena Jabatanya sampai saat ini masih melekat, ujarnya.


Mengacu dari hasil risalah mediasi PTUN Medan terhadap gugatan TUN oleh Sekda Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Ahmad Muflih tidak boleh melakukan tindakan apapun sebagai Sekda Labuhanbatu.


"Karena Sekda Labuhanbatu yang sah berdasarkan aturan dan UU adalah Ir H Muhammad Yusuf Siagian. Perlu dicatat yang menegaskan hal itu bukan saya, tetapi Ketua PTUN," tegasnya.


Disisi lain, kuasa hukum pemohon menyesalkan gagal pahamnya tim yang diutus termohon PlT Bupati Andi Suhaimi.menafsirkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sumut. Padahal kubu yang dimenangkan adalah pemohon (Ir H Muhammad Yusuf Siagian).


"Alasan termohon TUN, tidak terdapat kalimat mengembalikan Yusuf Siagian kepada jabatan semula yakni Sekda Labuhanbatu," tegasnya.


Gagal pahamnya pihak Pemkab (termohon TUN) melalui kuasa hukumnya Siti Hafsah Silalahi tidak mampu membedakan kalimat 'tidak sah' dengan kata 'dicabut'. Sebab penjelasan Ketua PTUN Medan, putusan PTTUN Sumut antara lain menyatakan, batal dan tidak sahnya SK Pemberhentian H Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu, secara otomatis bahwa Sekda Labuhanbatu yang sah saat ini adalah H Muhamaad Yusuf Siagian. Kliennya juga tidak perlu lagi diterbitkan SK pengangkatan sebagai Sekda.


Saat PTUN mengelar mediasi eksekusi yang dihadiri pemohon eksekusi Ir H Muhammad Yusuf Siagian didampingi kuasa hukumnya Akhyar Idris Sagala SH dan pihak termohon eksekusi Bupati Labuhanbatu diwakili oleh Asisten I Pemerintahan Nasrullah serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Labuhanbatu Siti Hafsah Silalahi dipimpin oleh Ketua Pengadilan TUN Medan H Bambang Edy Sutanto SH


            POIN RISALAH :

Adapun poin-poin risalah mediasi eksekusi yang disampaikan ketua PTUN yakni pertama. putusan sudah seharusnya dijalankan. Kedua, dengan sendirinya H Muhammad Yusuf Siagian kembali menjadi Selda karena sesuai putusan PTTUN Sumut yang menyatakan, SK Penjatuhan Sanksi Disiplin berupa pembebasan dari jabatan Tinggi Pratama (Sekda) dinyatakan, tidak sah.


Karena penjatuhan jenis sanksi itu bukan kewenangan bupati, maka otomatis jabatan H Muhamnad Yusuf Siagian sebagai Sekda kembali dengan sendirinya.


Ketiga, terhadap Sekda saat ini yang sudah ada, harus diberhentikan bupati karena Surat Keputusan Pengangkatan H Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda masih berlaku dan melekat pada dirinya.


Keempat, dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini dan karena Surat Keputusan Pengangkatan M Yusuf Siagian sebagai Sekda saat ini, tidak sah dan melanggar hukum.


Kelima, jika Sekda sekarang melakukan gugatan kepada Bupati juga karena dicopot Bupati, silahkan saja karena itu hak setiap orang untuk menggugat dan itu adalah risiko pejabat apabila digugat karena putusan harus dijalankan dan secara hukum H Muhammad Yusuf Siagian masih Sekda.


Keenam, PTUN tidak bisa memaksa bioati untuk menjalankan putusan akan tetapi mengawasi agar putusan dijalankan dan terhadap bupati yang tidak mau menjalankan putusan akan diberikan sanksi PP Nomor 48 dan PTUN akan menjalankan tugasnya sampai meminta presiden agar memerintahkan bupati menjalankan putusan tersebut.


Ketujuh, sesuai permintaan kami memberikan waktu kepada bupati agar menjalankan putusan tersebut paling lama 7 hari. Apabila tidak dijalankan Ketua PTUN agar dibuat surat pengaduan ke PTUN agar sanksi dalam PP nomor 48 diterapkan kepada Bupati Labuhanbatu.


Gugatan TUN tersebut bermula ketika Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang terjaring OTT KPK mencopot Ir Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu pada tahun 2017 lalu dan digantikan dengan Ahmad Muflih sebagai Sekda Labuhanbatu.


Kemudian Muhammad Yusuf mengajukan gugatan ke PTUN hingga akhirnya Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan gugatan Muhammad Yusuf dan menyatakan SK Pemberhentian Muhammad Yusuf tidak sah secara hukum.


Sayangnya, sampai saat ini,

belum ada pihak termohon yang bersedia memberikan keterangan.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *