HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Pengunaan APBDes Kebun S-3 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Dipertanyakan.

LABUHANBATU,MATALENSA.CO.ID.Pengunaan APBDes 2019 Kebun S-3 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu pada penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 170.700.000 dan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkatnya Rp 2.004.000 dipertanyakan.


Pasalnya, sejak Januari- Juli 2019 ada kekosongan tiga jabatan, diantaranya, kaur pemerintahan, kaur sosial dan kaur umum dan di bulan Agustus dilakukan penjaringan untuk ketiga jabatan dimaksud.


Hal itu dibenarkan oleh Bendahara desa Kebun S-3 saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor desa tersebut, Jumat (30/8/2019)"Kaur Sosial, Umum dan Pemerintahan baru diisi pada Agustus ini melalui penjaringan yang dilakukan desa" ujarnya.


Dijelaskannya, jadi honor untuk ketiga kaur itu akan dihitung pembayarannya dibulan pertama dimana dia masuk kerja, yaitu bulan Agustus.


Anehnya, walau diketahui bahwa kepala Desa Kebun S-3 sedang mengurus BPJS, namun tidak membawa berkas BPJS untuk kaur yang baru saja menjabat."Kepala Desa keluar mengurus BPJS, sedangkan BPJS ketiga kaur belum diurus, karena baru bekerja bulan ini" ujar Bendahara desa tersebut.


Dari baliho APBDes itu, juga diketahui bahwa penghasilan tetap dan tunjangan Kades sebesar Rp 65.500.000 dan ada digunakan untuk pembangunan dua buah jalan rabat beton, sumur bor, parit pasang dan gedung olah raga.


Pembangunan jalan rabat beton, sumur bor, parit pasang dan gedung olah raga itu diatas areal HGU Kebun PT Supra Matra Abadi (SMA) kebun Aek Nabara bermodalkan surat hak pakai lahan dari pihak kebun.


Terpisah, Isa Ansari, Sekretaris DPC Taruna Merah Putih Labuhanbatu menyebutkan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur diatas lahan HGU yang menggunakan Dana Desa bertolak belakang dengan aturan penggunaan Dana Desa (DD), seperti yang telah diatur melalui Peraturan Kementerian Pedesaan Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta Permendes Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan juga PP No.43 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 2, tentang kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

(Andi.c.d)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *