HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

RAKYAT NAMA TANPA WUJUD.

SAMOSIR,MATALENSA.CO.ID.
Oleh: Drs. Thomson Hutasoit. 
PANGURURAN - Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tegas dikatakan, "Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya pada Penjelasan UUD RI 1945 BAB I BENTUK KEDAULATAN NEGARA pasal 1 disebutkan, "Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara".

Pertanyaannya ialah Siapakah yang dimaksud RAKYAT itu.....?????

Pertanyaan ini tentu relevan dan berkorelasi linier dengan judul tulisan "RAKYAT NAMA TANPA WUJUD" yang kerap dinarasikan para politisi, pakar, pemangku kekuasaan, dll di negeri ini. Bahkan, nama rakyat framing kata tak habis-habisnya diperbincangkan dari masa ke masa, tanpa wujud konkrit dan nyata. 

Terminologi RAKYAT bisa saja bersifat parsial maupun universal sesuai pengertian, pemahaman user-nya serta tujuan dimaksudkan. Sehingga RAKYAT NAMA TANPA WUJUD ditafsirkan menurut selera pengguna kata rakyat tersebut. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007) Rakyat ialah penduduk suatu negara. Orang kebanyakan; orang biasa. Rakyat biasa orang kebanyakan bukan bangsawan; bukan hartawan. Rakyat gembel orang (golongan orang) yang sangat papa, tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Rakyat kecil orang yang tingkat sosial ekonominya sangat rendah; orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan). 

Dari konteks KBBI memberi gambaran jelas dan terang-benderang, rakyat ialah penduduk suatu negara secara keseluruhan yang seharusnya dilihat dan dipisisikan secara holistik dalam berbangsa-bernegara. Akan tetapi, fakta empirik membuktikan, perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan selalu tertuju pada rakyat gembel, rakyat jelata, rakyat kebanyakan, rakyat kecil dibandingkan rakyat bangsawan, pemangku kekuasaan. Bahkan, paling menyedihkan dan mengenaskan, rakyat gembel, rakyat jelata, rakyat kebanyakan, rakyat kecil dijadikan "Komoditi Politik" berbangsa-bernegara. Padahal, menurut John Locke, "Tujuan negara yang mutlak adalah melindungi dan membela kebebasan sipil warganya". 

Bahkan, Pembukaan UUD RI 1945 dengan tegas, terang-benderang mengamanahkan tujuan negara, selengkapnya berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...dst (Alinea keempat UUD RI 1945). 

Dari pengertian, pemahaman disebut diatas, rakyat adalah keseluruhan penduduk negara, tanpa kecuali. Sehingga kebijakan atas nama rakyat harus lah bersifat holistik, bukan parsial. 

Bila wakil rakyat (DPR RI, DPRD) berbicara tentang nasib rakyat seharusnya berbicara tentang nasib rakyat secara keseluruhan. Bukan berbicara atas latar belakang partai pengusungnya. Karena sebagaimana disebutkan KBBI, Rakyat adalah penduduk suatu negara, tanpa kecuali. Sehingga amat sangat keliru besar dan sesat pikir bila ada penyelenggara negara membeda-bedakan rakyat atas nama parsial sektoral.

Pola pikir parsial, sektoral sadar atau tidak adalah tindakan diskriminatif dan ketidakadilan berbangsa-bernegara. Dan inilah salah satu indikasi sekaligus parameter nyata "RAKYAT NAMA TANPA WUJUD" sebab arti, makna rakyat diterjemahkan sesuai selera masing-masing penggunanya. 

Anak, istri/suami, keluarga, kerabat, golongan, kroni-kroni juga rakyat karena penduduk suatu negara. Bila pengertian, pemahaman ini dijadikan alibi maka semakin semu dan kabur siapa sebenarnya yang disebut rakyat di negeri ini. Sebutan rakyat hanyalah sebuah nama tanpa wujud nyata. 

Inilah nasib RAKYAT NAMA TANPA WUJUD. 

Salam NKRI.......!!! MERDEKA.......!!!

(RANTO.S)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *