HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

ERA BARU PEMBANGUNAN KALDERA TOBA

SAMOSIR,MATALENSA.CO.ID.
Oleh: Drs. Thomson Hutasoit.
PANGURURAN - Dikotomi ketimpangan pembangunan Pantai Barat dengan Pantai Timur Provinsi Sumatera-Jawa Utara dari waktu ke waktu sepertinya akan mengalami perubahan signifikan seiring dengan niat tulus ikhlas, tekad kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) semenjak orang nomor satu di republik ini.

Presiden Jokowi yang telah berkunjung bebarapa kali ke daerah Kaldera Toba membawa angin segar dan harapan baru bagi percepatan pembangunan di daerah asal-usul atau Bona Pasogit bangso Batak yang merasakan diskriminasi arah pembangunan, baik daerah Provinsi Sumatera Utara maupun nasional selama ini. Hal itulah sesungguhnya akar  pemicu usulan pemekaran provinsi akibat diskriminasi laju pertumbuhan antara Pantai Barat dan Pantai Timur di Sumatera Utara.

Agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi 29 Juli 2019 ke daerah Kaldera Toba membawa asa baru percepatan pembangunan Kawasan Danau Toba dengan komitmen alokasi anggaran 2,4 Triliyun rupiah pada APBN 2020 memicu pertumbuhan kemajuan bagi sembilan (9) kabupaten/kota berakses ke Danau Toba ke depan.

Presiden Jokowi telah melihat, mendengarkan, merasakan langsung kerinduan masyarakat Kaldera Toba tentang keberpihakan pemerintah memajukan destinasi wisata domestik maupun internasional ke Danau Toba danau vulkanik terbesar di dunia yang "terlantar" dan ajang "eksploitasi" selama ini.

Danau Toba yang hanya "gadis cantik" tanpa sentuhan perias (make up) menjadikan Danau Toba anugerah besar bagi provinsi Sumatera Utara khususnya, bangsa Indonesia umumnya "menangis dan bersedih" meratapi nasibnya karena "ditelantarkan" pemangku kekuasaan yang tidak mampu menjadikan Danau Toba sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dari sektor pariwisata selama ini.

Pergantian gubernur, bupati/walikota di kawasan Kaldera Toba beberapa kali nampaknya belum bisa melahirkan terobosan cerdas, jenial mengembangkan kawasan Kaldera Toba "tanah harapan" bagi generasi ke generasi masyarakat Kaldera Toba. Padahal, menurut Drs. Suprapto & Ir. Rob van Raaij (2007) "DPRD adalah salah satu pelaku politik pembangunan yang sangat penting pada era otonomi daerah, seperti yang dianut oleh Indonesia kini. Peran penting dari DPRD tercermin pada kegiatannya yang bukan saja menyetujui usulan Perda dari Pemda, melainkan melakukan inisiatif untuk mengajukan usulan Perda. Perda sebagai kebijakan publik menentukan arah kemajuan setiap daerah. Artinya, daerah yang mempunyai kebijakan publik yang unggul, akan mampu berkembang menjadi daerah yang unggul dibanding daerah yang mempunyai kebijakan publik yang biasa-biasa saja. Jadi, peran penting DPRD adalah memastikan bahwa Daerah Otonom di mana mereka berada mempunyai kebijakan-kebijakan publik yang kelas satu".

Tapi sungguh disayangkan dan disesalkan DPRD di Kawasan Kaldera Toba belum menggunakan hak inisiatifnya maksimal melahirkan peraturan daerah (Perda) Eksistensi dan Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat Hukum Adat (MHA) termasuk Pengembangan Kawasan Kaldera Toba destinasi wisata Kultural di republik ini.

Harus disadari komprehensif paripurna seluruh stakeholders kawasan Kaldera Toba, sebesar apapun niat tulus, tekad kuat Presiden Jokowi mengembangkan kawasan Danau Toba, tanpa dukungan maksimal dari stakeholders dan masyarakat Kawasan Kaldera Toba maka akan sia-sia belaka. Bahkan, Danau Toba akan seperti "anak gadis diperkosa" berulang kali karena Danau Toba dijadikan menu politik serta ajang bancakan menanggok keuntungan individu, kelompok, golongan tertentu, baik keuntungan politik maupun finansial, dll.

Pada artikel penulis "Akankah Danau Toba Tersenyum....???" telah mencoba menguraikan lika-liku penderitaan Danau Toba membuat danau terbesar kedua di dunia "Menangis dan Mengerang" seperti artikel-artikel penulis di masa lalu.

Danau Toba bukanlah warisan akan dibagi-bagi dan dieksploitasi. Melainkan aset bangsa Indonesia, dan terkhusus masyarakat Kaldera Toba yang perlu dilestarikan, dikembangkan warisan masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, siapapun yang berteriak keras dan lantang tidak boleh sekali-sekali mengeksploitasi dan "memperkosa" Danau Toba mewujudkan hasrat pemuas kepentingan dan kekuasaan atas nama individu, kelompok maupun golongan, apalagi merasa paling berjasa dan istimewa.

Arogansi berpikir (pattang so malo, pattang so bilak) harus segera dibuang dari pola pikir, pola tindak masyarakat kawasan Kaldera Toba. Sebab, di era belakangan ini muncul fenomena berpikir dan berperilaku, "Na pistar ndang tarparsiajaran, Na oto ndang ha ajaran (pintar tak bisa dipelajari, bodoh tak mau diajari" sehingga muncul diskusi, diskursus, perbincangan, perdebatan tak mutu berakibat buruk terhadap percepatan pembangunan di kawasan Kaldera Toba.

Era percepatan pembangunan Kawasan Kaldera Toba kini sedang mengarah positif melalui kebijakan konkrit Presiden Jokowi. Pertanyaannya, SUDAH SIAPKAH STAKEHOLDERS DAN MASYARAKAT KALDERA TOBA MENERIMA DAN MEMBERHASILKAN...???
.
Terima kasih Bapak Presiden Jokowi telah melihat, mendengarkan, merasakan, dan merespons kerinduan Tano Batak selama ini.

Salam NKRI......!!! MERDEKA......!!!

(RANTO.S)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *