HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Napol RMS Tolak Grasi Pemerintah ,RMS Negara Sah.

Gambar John Teterissa didampingi Anaknya.
Ambon - Maluku.Matalensa.co.id. Upaya Pemerintah NKRI untuk membebaskan Para Narapidana Tahanan  Politik(Napol)  Republik Maluku Selatan (RMS) melalui grasi oleh Presiden, ditolak dengan keras oleh Johan Teterissa dengan kawan-kawan. (dkk).  Sebagaimana diketahui, para Napi politik RMS yang tersisa 8 (delapan) orang yakni JOHAN TETERISSA, dihukum 15 tahun di Lapas Batu – Nusa Kambangan, YONATHAN RIRY, dihukum 15 tahun di Lapas Porong – Jawa Timur, PITER JOHANNES, dihukum 15 tahun di Lapas Pamekasan – Jawa Timur, RUBEN SAIJA, dihukum 20 tahun, JOHANIS SAIJA, dihukum 15 tahun, JORDAN SAIJA, dihukum 15 tahun, JOHN MARKUS, dihukum 17 tahun, dan ROMANUS BATSERAN, dihukum 17 tahun di Lapas Kembang Kuning – Nusa Kambangan.

Semuanya telah dipindahkan ke Lapas Kelas II Nania – Ambon beberapa minggu lalu.

 Sebelum dijatuhi hukuman pidana yang sangat lama, mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat oleh Polisi, dibandingkan dengan tahanan teroris lainnya.
Siksaan itu mengakibatkan  di antara mereka ada yang meninggal dunia, antara lain : FREDY AKIHARY, JUSUP SAPAKOLY, FRANGKY SINMIASA dan lainnya. Setelah dijatuhi hukuman, kemudian mereka ditempatkan pada Lapas-lapas di Jawa untuk dijauhkan dari keluarga, sebagai suatu bentuk penghukuman yang sangat-sangat bertentangan dengan rasa hukum, rasa keadilan dan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan secara terencana oleh Negara.

 Atas penghukuman yang dilakukan oleh Negara kepada para Napi RMS, maka Amnesty Internasional (AI), Human Rights Watch (HRW), dan berbagai lembaga HAM lokal di Indonesia telah menyampaikan kecaman kepada Pemerintah Indonesia.

Teterissa menjelaskan bahwa atas rasa bersalah yang dilakukan oleh Negara kepada para Napol RMS tersebut, maka Pemerintah melalui staf Menseskab a/n. Ibu Willy Andriyani, melakukan pertemuan dengan Johan Teterissa dkk di Bandara Soekarno-Hata menawarkan kepada Teterissa dkk untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden agar secepatnya Presiden memberikan grasi kepada mereka, namun Teterissa menyatakan menolak dengan keras upaya Pemerintah tersebut, terkecuali yang diberikan oleh Presiden kepada mereka adalah amnesty dan rehabilitasi. Panawaran garasi oleh Pemerintah kepada Teterissa dkk, disampaikan oleh Teterissa dalam penjelasannya kepada kuasa hukumnya Semuel Waileruny dengan rekan-rekan  yang mengunjungi Teterissa Sabtu 25 Agustus 2018. Demikian Waileruny dan rekan-rekan dalam Press release  yang diterima penulis  26/8/2018.

Menurut Waileruny dan rekan-rekan , Teterissa menuturkan bahwa bila mereka menyetujui grasi yang ditawarkan Pemerintah, sama artinya dengan mereka mengakui bahwa perjuangan mereka untuk menuntut pengembalian kedaulatan RMS sebagai suatu perjuangan yang salah sehingga mereka mesti memohon pengampunan dari Presiden atas perbuatan mereka. Teterissa beranggapan bahwa pada saat konflik Maluku dengan tuduhan bahwa RMS adalah gerakan separatis menyebab konflik Maluku dalam rangka disintegrasi NKRI, dan yang disebut RMS adalah singkatan dari Republik Maluku Sarane atau Republik Maluku Salam.

Dengan Tuduhan itu, mengharuskan para ilmuwan Maluku dan aktivis melakukan kajian tentang apakah RMS sebagai gerakan separatis ataukah bukan, ternyata yang ditemukan adalah RMS sebagai negara yang sah, yang oleh beberapa ahli menyebuktan bahwa RMS memiliki status yudicial sebagai Negara yang sah melebihi beberapa negara di dunia yang kedaulatannya telah diakui oleh PBB. Mereka juga menemukan bahwa RMS bukan sebagai penyebab konflik Maluku, juga RMS bukan singkatan dari Republik Maluku Sarane, atau Republik Maluku Salam, namun RMS sebagai singkatan dari Republik Maluku Selatan yang proses proklamasinya secara final dilakukan di Negeri Tulehu – Pulau Ambon, yang sementara dianeksasi oleh Indonesia.
Atas keyakinan terhadap kebenaran itu, maka Teterissa dkk, melakukan tarian cakalele dihadapan Presiden NKRI SBY, di Lapangan Merdeka Ambon dengan membentengkan bendera RMS sebagai tuntutan bagi pengembalian kedaulatan RMS kepada SBY, yang berbuntut pada penyiksaan oleh Polisi kepada mereka, dijatuhi hukuman yang sangat lama oleh Pengadilan dan dipenjarakan jauh dari keluarga, yang telah menjadi alasan kepada Pemerintah  RMS  yang diasingkan di Negeri Belanda dalam kepemimpinan Johan G. Wattilete.

  Atas nama Pemerintah RMS yang diasingkan di negeri Belanda mengajukan tuntutan kepada Pengadilan di Belanda dalam suatu pemeriksaan cepat, agar dapat memutuskan untuk dapat memerintahkan penangkapan Presiden SBY bila tiba di Negeri Belanda, dan karena pengadilan itu, SBY secara tiba-tiba membatalkan kunjungannya ke Negeri Belanda walaupun dia telah berada di bandara dan siap berangkat.
Jadi menurut  Teterissa bahwa perjuangan yang mereka lakukan adalah perjuanagn yang benar, maka mereka beranggapan bahwa kebenaran perjuangan itu tidak boleh dipertukarkan dengan grasi, terkecuali amnesty dan rehabilitasi, demikian Waileruny dan rekan-rekan.

Ambon 27/8/2018.
Penulis : Christ. Z.Sahetapy.

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *