HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Ketua DPRD Maluku Diminta Proses Hukum Kapolres Ambon

Ambon- Maluku.Matalensa.co.id.Surat dari Kantor Advokasi Semuel Waileruny dan Kawan-Kawan ( DKK) meminta ketua DPRD Prov.Maluku mengawal proses hukum Kapolres dan Wakapolres P.Ambon dan P .P Lease.
Selain menyampaikan surat ke DPRD  juga  kepada Kapolda Maluku tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 19/Ahli Waris Latumalea/VIII/2018 pokok ‘Mohon menentukan pasal 170 KUHP, penambahan Terlapor a/n. Kompol Agung Tribawanto, S.Ik (WAKAPOLRES) P. Ambon dan PP. Lease dalam proses pidana yang melibatkan KAPOLRES dan tanggapan terhadap klarifikasi KAPOLRES’, Semuel Waileruny dkk juga menyurat kepada Kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku perihal ‘Laporan perkembangan kasus berdasarkan Surat KOMPOLNAS dan mohon dukungan’. Dalam surat tersebut mereka mohon kepada Ketua DPRD dapat mengundang Kepala Kepolisian Daerah Maluku bersama mereka untuk saling menguji secara objektif kedudukan hukum terhadap kasus pembongkaran rumah-rumah penduduk dan gedung SMP dan SMA Gemah 7, juga memohon kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang melibatkan Kapolres dan Wakapolres Ambon. Waileruny melalui relisnya yang diterima penulis  19/8/2018. Waileruny dkk menjelaskan bahwa surat yang mereka layangkan kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku karena DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi yang mempunyai fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan anggaran yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Provinsi Maluku. Dengan fungsi itu, kiranya Ketua DPRD dapat mendorong Kapolda Maluku untuk melakukan proses hukum kepada Kapolres P. Ambon dan PP. Lease a/n. AKBP SUTRISNO HADI SANTOSO, S.Ik, Wakapolresnya a/n. KOMPOL AGUNG TRIBAWANTO, S.Ik, Pengusaha FREDI SOENJOYO, dan beberapa warga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Surat tersebut tembusannya diserahkan juga kepada Kapolda Maluku. Pada hari ini Polda Maluku telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor a/n. Robby Likumahwa, dengan menenjukkan surat-surat bukti kepemilikan antara lain putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor 828 PK/PDT/2017 tanggal 06 Maret 2018, yang baru diterima pemberitahuannya pada tanggal 9 Agustus dan diambil pada tanggal 10 Agustus 2018. Putusan tersebut amarnya berbunyi: (1). Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Ir. Muh. Afras Pattisausiwa dahulu Jacob Wenand Christian Huwae, SE, MM selaku Direktur Utama Perusahan Daerah (PD) Panca Karya dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. Benny Daniel Agustinus Lokollo, 2. Wellem Johanis Lokollo, 3. Alexander Frist Lokollo, 4. Ana Maria Lokollo, 5. Telsy Lokollo, 6. Max Lokollo dan Cornelis Lokollo. (2). Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan tersebut adalah (1). Janda Antoneta Muskita/Natary (alm), dkk dan (2). Albatros E. Matulessy. Dengan putusan PK tersebut, Kapolres dan Wakapolres sudah tidak memiliki alasan untuk mengelak, sehingga kepada mereka, patut diterapkan pasal 170 KUHPidana dengan ancaman hukumam 7 tahun penjara. Robby juga menunjukkan bukti-bukti rekaman yang menunjukkan begitu brutalnya para anggota Polisi yang melaksanakan perintah Kqapolres tersebut. Dalam pemeriksaan terhadap Robby Likumahwa sebagai saksi pelapor, Polda masih menerapkan pasal 406 KUHPidana, namun dari uraian jawaban atas pertanyaan Penyidik, sudah dapat diyakini bahwa pasal yang sangat cocok untuk diterapkan kepada Kapolres, Wakapolres dkk, adalah pasal 170 KUHPidana. Waileruny, sangat menyesalkan sikap Kapolres yang membuat klarifikasi untuk membela dirinya seakan-akan dia tidak bersalah atas peristiwa kekerasan bersama terhadap barang, mengakibatkan barang menjadi hancur/rusak dan tidak terpakai lagi, dilakukan di tempat umum, dan melalui suatu perencanaan yang matang. Seharusnya Kapolres tidak perlu mengelak kemudian malah menduga bahwa kami telah memberikan laporan palsu yang dengan sengaja merusak nama baik dan citra Polri POLDA MALUKU dalam hal ini POLRES P. AMBON DAN PP. LEASE, dengan memberikan keterangan palsu yang melanggar pasal 242 KUHPidana’. Padahal yang membuat laporan palsu adalah Kapolres dan Wakapolres melalui klarifikasi mereka. Mereka yang mencemarkan nama baik Polri, Polda Maluku dan Polres. Mereka tahu bahwa klien kami memiliki bukti-bukti selaku ahli waris pemilik tanah itu, namun mereka dengan sangat sadar dan dengan sengaja mengabaikannya. Saya menduga, bahwa Kapolres dan Wakapolres memiliki keberanian seperti itu, oleh karena ada keterlibatan Fredy Sanjoyo sebagai salah seorang pengusaha pemilik banyak uang di dalamnya. Kita tahu bahwa kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku, banyak wartawan yang dapat meliput peristiwanya, banyak Anggota DPRD yang mengamatinya, banyak ilmuwan dan pengacara yang dapat menganalisisnya, namun Kapolres dan Wakapolres memiliki keberanian yang begitu besarnya untuk melakukan kegiatan sedemikian, bagaimana bila terjadi pada wilayah yang jauh, pasti ketidak adilan yang mengancam masyarakat akibat perbuatan Polisi itu akan lebih besar lagi. Untuk itu, kasus ini sebagai batu ujian bagi Polisi untuk membersihkan diri mereka. Waileruny berpendapat bahwa seharusnya Kapolres tidak perlu lagi menghubungkan dirinya dengan peristiwa konflik Maluku. Oleh karena dengan cara itu, berarti Kapolres ingin membangkitkan lagi ingatan masyarakat Maluku terhadap konflik Maluku yang mengakibatkan penderitaan dan kematian ribuan umat manusia Maluku. Hasil penelitian para ilmuawan termasuk penelitian yang dilakukan oleh Waileruny, membuktikan bahwa konflik Maluku sebagai konspirasi (kejahatan besar yang terselubung) yang dilakukan oleh Negara melalui TNI dan Polri, lalu masyarakat Maluku seharusnya sebagai korban, namun diangkat kedudukannya seakan-akan sebagai penyebab pemicu, kemudian diangkat kedudukannya lagi seakan-akan sebagai penyebab utama yang mesti bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa konflik tersebut yang dilakukan melalui konspirasi dimaksud. Untuk itu Waileruny menyarankan kepada Kapolda untuk dapat menegor Kapolres tersebut.

Ambon 19/8/2018.Penulis : Chris Sahetapy.

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *