HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Diberdayakan oleh Blogger.

Facebook

Slider

sponsor

sponsor
spot.com

KESEHATAN

Hari Ulang Tahun


DAERAH

POLITIK & HUKUM

PENDIDIKAN

OLAHRAGA

WISATA

Selamat Berbahagia


Pages

Popular Post

Jumat barokah Kapolda Sumut dan Polsek Medan Helvetia berikan Nasehat dan nasi kotak kepada para abang becak

By On September 20, 2019


Helvetia.Matalensa.co.id. Kegiatan Jumat Barokah Kapolda Sumut bersama Polsek Medan Helvetia bersama pengemudi Betor dan Abang Becak di Kecamatan Medan  Helvetia.(20/9/2019) sekira pukul 09.00 wib di Komplek PRSU Jln. Gatot Subroto Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumut  yang diwakili Ipda Wahyu ( Spripim Polda Sumut). Kapolsek Medan Helvetia Akp Sah Udur TM Sitinjak SH. SIK.MH. Diwakili oleh Ipda SR Harahap ( Kanit Sabhara Polsek Medan Helvetia ). Aiptu Ideha Yudha (Panit 1 Sabhara Polsek Medan Helvetia). Aiptu R Simangunsong ( Panit 2 Lantas Polsek Medan Helvetia). Aiptu  Nizar Nasution ( Panit 2 IK Polsek Medan Helvetia ). Aiptu Insafri Sembiring (Ba Intelkam Medan Helvetia). Aiptu S Togatorop ( Kanit Provos Polsek Medan Helvetia ).Dan 4 Personil Unit Lantas Polsek Medan Helvetia.

Pada kesempatan tersebut juga Kapolda Sumut yang diwakili oleh Spripim Kapolda Sumut Ipda Wahyu memberikan arahan Kepada para pengemudi Betor/Abang becak agar untuk sama sama menjaga situasi kelancaran lalulintas, dan Kamtibmas di Wilayah hukum Polsek Helvetia agar tetap aman dan kondusif.
Kita sama-sama saling mendoakan dan saling toleransi antar umat beragama.Pemberian nasi kotak ini jangan dilihat dari nilainya, namun Bapak Kapolda Sumut memberikannya dengan ikhlas dan mohon juga didoakan untuk kesehatan Bapak Kapolda Sumut agar tetap sehat dalam menjalankan tugas di Sumatera Utara.Ucapnya Ipda Wahyu

Selanjutnya Kanit Sabhara Polsek Medan Helvetia  Ipda SR Harahap yang mewakili Kapolsek Medan Helvetia memberi arahan kepada para abang pengemudi betor Masih adanya abang abang betor di Simpang pajak Sei Sikambing yang masih mau menerobos lampu merah dan agar tidak mengulangi lagi.
Agar selalu mematuhi tertib berlalu lintas.
Tidak ugal ugalan dalam mengenderai betor.
Tidak menerobos lampu merah.
Dan jangan mudah terprovokasi atas berita berita yang belum tentu benar.Papar nya Kanit Sabhara

Sementar para pengemudi Betor dan abang becak mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Kapolda Sumut dan Kapolsek Medan Helvetia dan mendoakan Bapak Kapolda Sumut tetap sehat dan sukses menjalankan tugasnya di Sumatera Utara. Akan selalu mengingatkan rekan abang betor agar mematuhi semua peraturan lalu lintas.

Peserta Jum'at Barokah pengemudi betor dan abang-abang becak lebih kurang 150 orang.

Kegiatan Jumat Barokah selesai pukul 10.00 wib selama kegiatan berlangsung sampai selesai situasi aman dan kondusif.

(Rouses)

KEJARI SAMOSIR AKAN TETAP SELIDIKI MASALAH APL

By On September 20, 2019

SAMOSIR,MATALENSA.CO.ID.
PANGURURAN - Kawasan Hutan Tele sangat dibutuhkan sebagai paru-paru Kabupaten Samosir serta Kawasan Danau Toba secara keseluruhan sebagai destinasi pariwisata dunia,

Namun saat ini kawasan yang berstatus APL (Area Penggunaan Lain) ini sedang terancam punah karena dari jumlah sekitar 4000 hektar pepohonan yang tumbuh secara alami disana, lebih dari 50 persennya telah rata dengan tanah akibat ditebangi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Anehnya, dari jumlah 4000 hektar Hutan Tele yang masuk dalam kawasan APL ini ternyata sebagian besar sudah beralih kepemilikan menjadi milik pribadi.
Dari puluhan sertifikat tanah yang ada di BPN hasil pengalihan status dari APL menjadi milik pribadi dalam bentuk SHM (sertifikat hak milik), ternyata banyak dimiliki para pejabat dan mantan pejabat Samosir.

Terkait jual beli tanah APL ini, Kajari Samosir melalui Kasi Intel Kejari Samosir, Aben Situmorang,SH membenarkannya ketika dikonfirmasi wartawan hari Rabu, (18/9/2019).

"Benar, saat ini banyak lahan Hutan Tele telah diperjual-belikan kepada perorangan dan diantaranya ada juga pejabat serta mantan pejabat Samosir. Saat ini kami sedang menyelidiki keterlibatan mantan kepala BPN Samosir yang telah menerbitkan sertifikat diatas lahan APL Tele serta pejabat dan mantan pejabat Pemkab Samosir atas dugaan indikasi tindakan pengalihan dari status APL kepada sertifikat atas nama pribadi yang diduga telah melanggar aturan hukum," ujar Aben Situmorang.

Menurut Aben, awalnya dasar penyelidikan Kejaksaan Samosir adalah terkait izin membuka Lahan untuk pemukiman dan pertanian pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) tanah negara di Kabupaten Samosir yang terletak di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian yang tujuannya untuk kepentingan pertanian dan holtikultura bagi masyarakat petani, namun dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

"Tapi ternyata pada pelaksanaannya kok diterbitkan sertifikat hak milik oleh para pejabat-pejabat ketika itu. Apakah pejabat-pejabat yang sedang menjabat ketika itu tiba-tiba menjadi petani?" ujar Aben Situmorang dengan herannya.

Kasi Intel Kejari Samosir yang dikenal komunikatif dengan media ini juga mengaku telah memintai keterangan belasan orang baik mantan Bupati Samosir, oknum anggota DPRD Samosir, Asisten I Pemkab Samosir dan Kepala Inspektorat Samosir serta orang-orang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kita tetap fokus melakukan penyelidikan dan pendalaman sampai tuntas. Saat ini kami hampir selesai mengumpulkan bahan dan keterangan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan hal itu. Dalam waktu dekat tim penyelidik akan menentukan sikap apakah akan meningkatkan status hukum terkait ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak.," tegas Aben Situmorang.

Sementara itu, terkait pengalihan status dari APL menjadi milik pribadi dengan status SHM (Sertifikat Hak Milik) ini, menurut pemerhati kehutanan dianggap sudah menyalahi prosedur yang ada.

Hal ini disampaikan Mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Samosir Ir. Rakhman Naibaho ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan melalui selulernya pada Rabu, (22/5/2019) lalu.

"Mereka memperjualbelikan tanah itu bukan berdasarkan peraturan karena memperjualbelikan tanah APL tidak boleh. Dasar pembagian tanah APL itu harusnya terlebih dahulu melalui sidang paripurna (DPRD Samosir dan Pemkab Samosir) yang lalu dituangkan dalam Perda Samosir terkait itu," ujar Rahman Naibaho.

Menurutnya, Paripurna DPRD Samosir untuk pembagian tanah APL harusnya dimulai dan didasari oleh aspirasi rakyat miskin yang membutuhkan tanah untuk pertanian dan perkebunan, karena tanah APL berasal dari tanah hutan yang dikeluarkan dari register 410 untuk kepentingan rakyat dengan tetap menjaga keasrian lingkungannya.

"Bukan justru dibagi oleh pejabat, perusahaan atau perorangan kecuali sudah melalui Perda yang telah diparipurnakan DPRD. Bahkan pembagian tanah APL itupun harus melalui seleksi yang ketat terkait siapa rakyat yang berhak memperolehnya," tambahnya.

Kebijakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir yang menerbitkan seluruh sertifikat SHM di kawasan APL Tele juga dianggap menyalahi peraturan yang ada.

"Justru itu yang saya pertanyakan, kenapa BPN Samosir berani mengeluarkan sertifikat di tanah APL kecuali yang 500 meter dari pinggir jalan karena sudah diserahkan kepada masyarakat setempat. Saya pun mendukung dan pantas bila pihak kejaksaan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan penerbitan sertifikat disana (APL Tele)," tegas Rakhman Naibaho.

(RANTO.S)

DINAS KETAPANG LAUNCHING SIMONICE

By On September 20, 2019


SAMOSIR,MATALENSA.CO.ID.
PANGURURAN - Dalam rangka meningkatkan kemampuan warga untuk mandiri secara pangan, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketapang melakukan sosialisasi Simonice yaitu Sistem Manejemen One Day No Rice di Aula Kantor Bupati Samosir, Sumatera Utara, Kamis, (19/9/2019).

Simonice merupakan inovasi Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir yang sudah disosialisasikan dibeberapa tempat, yang dimulai dari lingkungan Dinas Ketapang Samosir dimana setiap personilnya setiap 1 hari dalam sepekan melaksanakan program sehari tidak memasak beras untuk makan pagi sampai malam.

Terobosan tersebut dilandasi Peraturan Mentan No.43 Tahun 2009 tentang gerakan Percepatan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal  serta Surat Edaran Gubernur Sumut No.501/408/tahun 2014 tentang gerakan satu hari tanpa nasi (one day no rice ) serta surat edaran Bupati Samosir No.1467  tanggal 13 Juni 2016.

Untuk penerapan tersebut Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga didampingi Kadis Ketahanan Pangan, Amon Sormin melaksanakan Launching Simonice'
Pada acara tersebut yang hadir disuguhi makanan yang berasal dari umbi-umbian, kentang, jagung dan sayuran. Dan sebagai lauknya adalah ikan teri dan telor olahan langsung para personil Ketapang sebagai inovasi pengolahan sumber daya lokal.
"Penganeka ragaman Konsumsi pangan selain beras dengan berbasis sumber daya alam adalah sebuah solusi untuk menuju kemandirian pangan. Melalui kegiatan ini mari kita bersama melakukan pengolahan makanan yang sangat beraneka ragam disekitar lingkungan kita sehingga kualitas makanan warga semakin bergizi sehat," ujar Juang Sinaga.

Disela sela acara, Amon Sormin mengatakan bahwa sasaran utama Launching adalah para ASN Samosir, sekolah dan terutama kantin sekolah sebagai tempat jajanan anak sekolah, sebagai antisipasi ketergantungan terhadap beras.

“Sumber daya lokal yang banyak tumbuh di sekitar terutama Kabupaten Samosir sangat banyak sekali, namun dalam hal pengolahan untuk jadi makanan pengganti beras masih minim, “ ujar Amon.
Tambahnya, keberhasilan program Simonice nantinya akan menumbuhkan inovasi baru yang berbentuk home industri yang kelak menambah pendapatan petani sebagai wujud visi dan missi Kabupaten Samosir dalam dukungan Kepariwisataan.

(RANTO.S)

Dugaan adanya pemalsuan data,Camat Marelan dan Lurah Terjun diminta segera tuntaskan

By On September 20, 2019


Merelan.Matalensa.co.id. Lurah Terjun Hj Erliana dan Camat Medan Marelan M Yunus SSTP 'diwarning' dan diminta untuk menuntaskan dugaan pemalsuan data dan keterangan kepemilikan tanah di Jalan Sapta Marga Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan sebagaimana surat yang telah dilayangkan sebagai laporan.

Demikian disampaikan Arifin (56) warga Dusun I Kuala Makmur Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara didampingi kuasa hukumnya, Kamis (19/9/2019) di kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kel. Terjun.

Korban mafia pertanahan ini mengancam akan membawa masalah tersebut ke polisi jika dalam waktu dekat tak direalisasikan pembatalan surat atas nama pihak lain diatas lahan miliknya tersebut.

Dalam penjelasannya, Arifin melaporkan ke LPM Kel. Terjun yang ditembuskan ke Lurah Terjun dan Camat atas kepemilikan lahan seluas 3,4 hektar persegi sesuai SK Kepala Daerah Prov Sumut No.50/HM/LR/1968 tanggal 6 Agustus 1968 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1634/II/SKPT/SDA/1970 tanggal 12 November 1970 atasnama Hasan Lebai seluas 20.000 meter atau sekitar 2 hektar dan sesuai No.50/HM/LR/1968 tanggal 6 Agustus 1968 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1642/III/SKPT/SDA/1970 tanggal 12 November 1970 atasnama Abdul Rahman seluas 14.000 meter atau sekitar 1,4 hektar.

Dijelaskannya, sesuai dengan data yang diperolehnya dari LPM Kel. Terjun diatas lahan seluas 3,4 hektar milik Arifin ini diterbitkan Lurah Terjun Surat Keterangan Tanah (SKT) Atasnama Sayed Saiful berdasarkan SKT No. 592-2/SKT/005/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang diteken Hj Erliana dan diketahui oleh Camat Medan Marelan yang kala itu dijabat Drs Afrizal MAP.

Sementara di tempat yang sama, kuasa hukum Arifin, Sulaiman SH memaparkan, jika SKT atasnama pihak lain yang diterbitkan atas ajuan Sayed Syaiful tak dibatalkan akan ditempuh langkah hukum pidana sesuai dengan KUHPidana. “Kalau tak dibatalkan akan kami tempuh langkah pidana yaitu pelanggaran pasal 266 ayat (2) KUHP tentang pembuatan surat yang keadaannya palsu,” tegas pengacara kondang ini.

Sulaiman SH mengaku, tetap mengedepankan azas musyawarah dan mufakat melalui pengurus LPM Kel. Terjun hingga diharapkan para pihak yang mengajukan SKT atasnama orang lain diatas tanah milik Arifin atau yang membuat SKT dapat kooperatif menuntaskan masalah itu agar tak menimbulkan dampak hukum secara personal.

“Alas hak tanah milik Arifin telah legal dan bahkan telah berstatus sama dengan Sertifikat Hak Milik. Karena pada tahun 1970 telah didaftarkan menjadi Hak Milik sesuai dengan aturan saat itu. Maka pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan SKT diatas lahan itu segera menuntaskannya. Kalau tidak akan berdampak hukum,” tegas aktivis hukum yang selalu mendampingi masyarakat tertindas ini.

Sekretaris LPM Kel. Terjun Hafifuddin membenarkan adanya laporan dari Arifin tersebut. Dia mengaku, pengurus LPM Terjun telah mengeluarkan surat Rekomendasi Pengurus LPM Kelurah Terjun ini tertuang dalam surat No. 020/LPM-Terjun/R/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditujukan kepada Lurah Terjun dan Camat Medan Marelan menyikapi laporan korban itu.

Hafifuddin yang juga Pengurus DPK KNPI Medan Marelan dan Ketua DPAC Partai Demokrat Medan Marelan ini membenarkan terbitnya SKT atasnama Sayed Syaiful diatas tanah milik Arifin itu.

“Selain SKT atasnama Sayed Syaiful, sebagian lahan tersebut telah dialihkan kepada Drs Afrizal MAP (mantan Camat Medan Marelan) seluas 2.430 meter persegi sesuai surat No. 593.83/1232/1232/SPTBT/MM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan beralih kepada Sumarwan sesuai surat No. 593.83/1233/1232/ SPTBT/MM/V/2019 tanggal 28 Mei 2019,” paparnya, Kamis (19/9/2019) didampingi pengurus LPM Kel. Terjun lainnya.

Camat Medan Marelan M Yunus SSTP dihubungi wartawan via Whats App nya, Kamis (19/9/2019) mengaku sedang mengikuti kegiatan kecamatan. Dia meminta pengurus LPM Terjun menghubungi Sekcam Medan Marelan Suhariadi dengan melibatkan Pengurus LPM Kecamatan Medan Marelan.

Yunus yang juga mantan Lurah Paya Pasir ini,mengaku tak mengerti masalah tanah Arifin tersebut dan mendelagasikan masalah laporan itu ke Suhariadi selaku Sekcam Medan Marelan.

Sebelumnya, Lurah Terjun Hj Erliana ke pengurus LPM Kel. Terjun mengaku dalam waktu dekat akan menjawab tertulis rekomendasi pembatalan SKT atasnama Sayed Syaiful itu. “Saya akan jawab dalam waktu dekat. Akan saya koordinasikan dengan Pak Akhyar (pegawai honor P3SU,red) atas masalah ini,” katanya, Rabu (18/9/2019).

(Rouses/Tim)

Terkait Limbah padat di PT Bukara,Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penyelidikan dan menyegel

By On September 20, 2019

Terjun.Matalensa.co.id. Pasca diamankannya truk pengangkut limbah PT Bumi Karyatama Raharja (Bukara), Selasa 3 September 2019 lalu, Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut melaksanakan penyelidikan pelanggaran pidana atas pembuangan limbah padat ke pemukiman warga tersebut.

Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut melalui Kasubdit Tipiter AKBP Herzoni Saragih, Kamis (19/9/2019) menjelaskan, saat ini polisi telah melakukan penyegelan dengan memasang police line di lapak atau tempat penampungan limbah padat PT Bukara di area pabrik di Jalan Hamparan Perak Dusun I Pauh Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

“Kami melakukan penyelidikan, tempat penampungan limbah PT Bukara kami police line dan limbah padat nya sedang dalam pengujian laboratorium,” papar AKBP Herzoni melalui Kanit III Subdit Tipiter Kompol Wira Prayatna pada wartawan, Kamis (19/9/2019) via ponsel.

Sesuai data yang diterima wartawan melalui warga Jalan Hamparan Perak, pada tanggal 16 September 2019 lalu terlihat pembuangan limbah padat PT Bukara ke pemukiman warga masih beroperasional. Atas hal itu via sambungan Whats App Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes H Roni Samtana mengaku akan mengecek perkembangan penyelidikan ke anggotanya.

“Oh ya Bang. Coba saya cek ke anggota Kok masih beroperasi,” tulisnya dilaman Whats App menjawab konfirmasi wartawan yang mengirimkan gambar truk pengangkut limbah padat PT Bukara yang dijepret 16 September 2019 lalu.(Red-PS)


Untuk diketahui diketahui, warga Jalan Hamparan Perak dan sekitarnya amat berterima kasih pada personil Polda Sumut atas diamankannya operasional pembuangan limbah padat PT Bukara yang amat meresahkan warga.

Limbah Produksi bleaching earth sebagai bahan penjernih minyak goreng di PT Bukara disebut-sebut berbahan Bentenit, Kapur Tohor dan Asam Sulfat.

Belum diperoleh keterangan dari manajemen PT Bukara. Janji konfirmasi yang dibuat wartawan dengan manajemen beberapa kali ditolak tanpa alasan jelas.

Diberitakan sebelumnya, Kepala DLH Provinsi Sumut diwakili Kabid Pengelolaan Limbah B3 Syafrida Siregar dalam keterangannya saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (16/5/2019) mengatakan, dirinya baru mengetahui tentang keberadaan dari PT Bukara yang berada di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Dia menegaskan, perusahaan harus memiliki beberapa izin dalam melakukan kegiatan produksinya. Baik itu izin pemanfaatan bahan baku, izin penggunaan Bahan B3, Izin UKL UPL, izin AMDAL, Izin kerja sama dengan pihak ketiga serta banyak izin yang lain.

Dia juga menegaskan, PT Bukara harus melaporkan laporan triwulannya pengelolaan limbahnya ke DLH Provinsi. “Laporan itu tidak ada sampai ke DLH Provinsi Sumut,” katanya.

Dia mengaku, secepatnya dirinya bersama tim akan melakukan kunjungan ke PT Bukara untuk melakukan pemeriksaan izin-izn yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. “Apa bila ada pelanggaran perusahan bisa di tindak secara hukum,” tegasnya.

Dia menyarankan bagi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang mengetahui detail dugaan pelanggaran lingkungan PT Bukara segera melakukan pelaporan ke DLH Sumut. “Silahkan laporkan ke kami akan ditindaklanjuti jika ada temuan pelanggarannya,” tegasnya.

Sementara, Kadis LH Kabupaten Deli Serdang Hartini mengaku, tak mengetahui detail kepatuhan PT Bukara dalam melaporkan pengelolaan lingkungan sesuai undang-undang. Dia berjanji akan mengecek ke staff nya.

Namun dijelaskannya, sesuai kajian dari Laboratorium Soecopindo, sisa produksi atau limbah padat berwarna kuning tersebut bukan Limbah B3, meski demikian PT Bukara tak memiliki hak seenaknya membuang limbah tersebut di sembarang tempat.

“Limbah padat PT Bukara bukan B3, namun jangan seenaknya membuang ke sembarang tempat. Sampah rumah tangga saja tak bisa dibuang sembarangan,” tegasnya.

Dia menyarankan manajemen PT Bukara mengedepankan 3R yang dikenal Reuse Reduce Recycle yang bermakna Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

“Sebaiknya dikedepankan 3R yakni Reuse Reduce Recycle. Misalnya sisa produksi digunakan sebagai batubata atau apalah yang sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Sumber wartawan menyebutkan, PT Bukara memproduksi Bleaching Earth untuk penjernih minyak goreng di Pasarkan untuk dalam dan luar negeri. “Hasil industri PT Bukara adalah bleaching earth bahan penjernih minyak goreng yang dipasarkan dalam dan luar negeri,” ujar sumber yang juga mantan karyawan perusahaan itu.

Disebutkan sumber, dalam produksi bahan dasar nya adalah tanah liat kering (Bentonite) asal India  dicampur Asam Sulfat (H2SO4) yang dimasak (Steam) selama 12 jam lalu dicuci (washing) dengan air dan diendapkan. Setelah itu dilakukan pemisahan bahan produksi bleaching earth dan air yang dicampur dengan kapur tohor selanjutnya dipress hingga menjadi limbah berwarna kuning dan air sisa diolah di Instalasi pengelohan air limbah.

(Rouses/Tim)

Kepuasan Bathinia Kapolres Pelabuhan Belawan memberi kepada sesama di Jumat Barokah mendapatkan senyum bahagia dan doa dari para kaum dhuafa

By On September 20, 2019


Belawan.Matalensa.co.id. Jumat barokah (20/9/2019) sekira pukul 13.30 wib di Rumah singgah sahabat Polres Pelabuhan Belawan.Jalan Veteran Kelurahan Belawan Kecamatan Medan Belawan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP H.Ikhwan Lubis.SH.MH,mengatakan Pelaksanaan kegiatan jumat barokah tersebut memberikan bantuan tali asih berupa nasi bungkus sebanyak 300 bungkus kepada tukang becak, fakir miskin dan anak yatim piatu.Ucapnya Kapolres

Selanjutnya para tukang becak,anak anak yatim piatu dan kaum dhuafa sangat senang dan bahagia mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas kegiatan jumat barokah yang selalu diadakan dirumah singgah sahabat Polisi Polres Pelabuhan Belawan oleh Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP H.Ikhwan Lubis.SH.MH.

Dan mendoakan buat Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan beserta para Pejabat Utama sehat sehat selalu dan bertambah rejeki serta wilayah Medan Utara semakin aman dan kondusif semenjak di Pimpin Oleh Bapak Kapolres AKBP H.Ikhwan.Ucap dan Doa dari Para kaum dhuafa.




3.Selanjutnya Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP IKHWAN LUBIS SH MH melakukan temu ramah dan makan siang bersama dengan Pers Se Medan Utara.

4. Sekira  pukul 14.20 wib kegiatan  selesai berjalan dengan aman dan tertib, selanjutnya Kapolres Pelabuhan Belawan meninggalkan lokasi.


*CATATAN :*
1. Berdasarkan Fakta tersebut diatas para penerima bantuan yakni tukang becak dan fakir miskin serta anak yatim piatu di sekitar kec .Belawan sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP IKHWAN LUBIS SH MH.

(Rouses)

KOMITE SLTA N I PANGURURAN, PERDULI PENDIDIKAN

By On September 20, 2019


SAMOSIR,MATALENSA.CO.ID.
PANGURURAN - Atas dasar hukum Kemendikbud No.75 Tahun 2016, SLTA N I Pangururan, mengadakan Rapat tentang Bantuan Dana Sumbangan dari Orang Tua  Siswa dan anggota Komite , di Sekolah, jalan Hadrianus Sinaga, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. pada selasa (10/9/2019).

Rapat tersebut dihadiri oleh orang tua kelas x (sepuluh) yang berjumlah kurang lebih 350 orang, Kepala sekolah dan para Guru di SLTA N I Pangururan, serta Ketua komite J.Simbolon dan Sekretarisnya O.Naibaho.

Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk menggalang dana sumbangan secara sukarela dari para orang tua Siswa/i dan Komite Sekolah, guna untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di sekolah SLTA N I Pangurusan.

Dalam rapat tersebut, kepala sekolah Bilpon Simbolon menjelaskan, isi surat edaran dari Mentri pendidikan, tentang dana sumbangan dari para orang tua siswa dan Komite Sekolah adalah untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di SLTA N I Pangururan.

Sebagai bentuk dukungan dan kerjasama, dari anggota Komite Sekolah untuk membantu meringankan biaya peningkatan kwalitas pendidikan di SLTA N I Pangururan, Komite Sekolah memberikan Sumbangan Dana sebesar Rp. 50.000.000.

Hal ini disampaikan oleh ketua Komite Sekolah J.Simbolon kepada wartawan, pada Kamis (19/9).
"Untuk meringankan biaya, Kami dari Komite sekolah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000, sebagai bentuk kepedulian kami untuk meningkatkan kwalitas pendidikan di SLTA N I Pangururan untuk tahun 2019. "Ujar J.Simbolon.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Sekolah SLTA N I Pangururan, pada Jumat (20/9). Bilpon Simbolon melalui bagian Humas membenarkan hal tersebut.
"Benar bahwa  Komite Sekolah, memberikan   sumbangan sebesar
Rp.50.000.000 yang akan dibayarkan ke pihak Sekolah sebagai Mitra Sekolah. "Ungkap Kepala sekolah, Lewat Humas D.Sagala.

Sumbangan  Komite sekolah dan para orang tua Siswa yang bersedia memberikan sumbangan dana, akan disetorkan pada akhir tahun 2019.

(RANTO.S)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *